Banjarmasin (ANTARA) - Pada suatu hari di sore itu, penulis tak sengaja bertemu seorang pria di Kolam Renang Antasari di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dia menegur untuk mengajak bicara sembari memperkenalkan diri bahwa bekerja di sebuah instansi pemerintah.
Di sela asik menemani anak masing-masing bermain air, sang pria tadi kemudian menanyakan kepada penulis bekerja dimana dan penulis pun menjawab wartawan di Kantor Berita ANTARA.
Mengetahui hal itu, dia pun berbagi cerita jika di kantor dinasnya kerap didatangi orang-orang yang mengaku wartawan.
"Biasanya datang ya hanya minta duit. Dikasih Rp50 ribu lalu pergi. Sepertinya media tidak jelas juga. Biasa wartawan receh," celetuknya.
Mendengar cerita itu, penulis pun tersentak dan merasa miris. Kalimat wartawan receh begitu menyayat hati seorang jurnalis sejati yang selama ini bekerja sesuai Kode Etik Jurnalistik dan dibekali berbagai pelatihan termasuk Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
Sehina itukah profesi wartawan saat ini?. Atau ada oknum yang membuat profesi ini seakan begitu rendah. Bisa jadi itu hanya orang yang mengaku sebagai wartawan padahal sebenarnya tidak.
Faktanya profesi wartawan begitu rentan disalahgunakan orang. Hanya bermodalkan kartu pers atau ID Card alias tanda pengenal sebuah media, seseorang bisa saja mengaku sebagai jurnalis. Padahal tujuannya hanya satu yaitu meminta uang kepada pihak yang dianggap mudah dikelabui atau pejabat yang memang merasa punya masalah dalam kinerjanya.
Seluruh insan pers dan pekerja media menyambut momen sakral yaitu Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap tanggal 9 Februari. Saking keramatnya HPN, presiden selalu menyempatkan diri hadir di setiap perayaan puncaknya.
Begitu juga tahun ini pada situasi pandemi COVID-19 dengan segala keterbatasan dalam koridor mematuhi protokol kesehatan, Presiden RI Joko Widodo mengikuti peringatan HPN secara virtual dari Istana Negara, Jakarta. Dimana pusat acara berlangsung di Candi Bentar Hall, Ancol Jakarta dengan peserta yang juga terbatas.
Sejumlah pejabat penting negeri ini juga turut hadir mendampingi presiden. Di antaranya Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta dua tokoh mewakili insan pers yaitu Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal Sembiring Depari.
Euforia HPN juga begitu terasa di seluruh wilayah Indonesia. Pengurus PWI di masing-masing daerah mengikuti secara virtual kegiatan di Jakarta yang kali ini menjadi tuan rumah dengan mengangkat tema Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi, Pers sebagai Akselerator Perubahan.
Beberapa poin penting disampaikan presiden saat menyampaikan sambutan yang pada intinya membawa kabar gembira bagi insan pers di tanah air.
Jokowi menyebut akan memberikan keringanan pajak bagi perusahaan media yang saat ini juga terdampak pandemi. Kemudian dijanjikan juga vaksin COVID-19 untuk 5.000 wartawan di tahap awal.
Bahkan hasil kesepakatan Dewan Pers dan Menteri Kesehatan bakal ada 17.806 vaksin COVID-19 untuk insan pers secara nasional. Hal ini tentu menjadi bukti jika pemerintah begitu perhatian terhadap jurnalis yang menurut Jokowi pers tetap bekerja dan berada di garis terdepan mengabarkan setiap perkembangan situasi dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, menjaga optimisme, serta menjaga harapan untuk bisa bangkit.
Begitu pula edukasi protokol kesehatan, kepala negara menilai insan pers telah membantu pemerintah sehingga disiplin masyarakat dapat tumbuh demi upaya memutus penyebaran COVID-19.
Apa yang telah ditunjukkan pemerintah kepada insan pers di setiap momen HPN tentu menjadi gambaran nyata betapa penting dan strategisnya peran pers bagi bangsa Indonesia.
Profesi inipun terasa begitu terhormat dan bermartabat sehingga mendapat tempat tersendiri di pemerintahan siapa pun presidennya.
Pemberitaan yang bermartabat
Tugas pers sejatinya menjadi alat kontrol sosial melalui pemberitaan yang baik dan benar sesuai fakta tanpa tendensi apapun.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Selatan Zainal Helmie mengatakan PWI terus mendorong agar pers dapat menampilkan pemberitaan yang bermartabat. Karena jika sudah bermartabat, berarti kaidah Kode Etik Jurnalistik (KEJ) telah dijalankan secara benar.
"Berita harus tegak lurus sesuai fakta. Tugas pers tetap mengkritik setiap kebijakan yang dinilai mengganggu rasa keadilan di tengah masyarakat. Jika kebijakan itu baik maka kita dukung, namun jika dinilai kurang maka sampaikan kritik membangun untuk kebaikan kedepannya," kata Helmie.
Bagi pejabat publik sendiri, kata dia, tidak boleh anti kritik. Karena pers sebagai pilar demokrasi akan selalu bersama rakyat demi kemajuan pembangunan berkeadilan.
Helmie pun mengutip pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut kepercayaan publik terhadap pers masih teratas di saat pandemi sekalipun.
Sebagaimana harapan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu di momen HPN tahun ini agar pers semakin memunculkan jati dirinya sebagai pers yang berimbang dan independen.
PWI Kalimantan Selatan mencatat wartawan yang aktif sebagai anggota PWI di Bumi Lambung Mangkurat sekitar 350 orang yang bernaung pada lebih kurang 50 media baik cetak, elektronik maupun online (daring).
Bersama Dewan Pers, PWI pun terus melakukan standarisasi kompetensi wartawan melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Menurut Helmie, di Kalsel hampir sebagian besar jurnalis telah mengikuti UKW dari berbagai jenjang mulai muda, madya hingga utama.
Berbekal UKW tersebut, maka diharapkan wartawan memiliki standar keterampilan serta memegang teguh Kode Etik Jurnalistik yang telah diajarkan selama pelatihan hingga memegang sertifikat yang diakui Dewan Pers.
"Bahkan kedepan, narasumber bisa menolak diwawancara jika seorang wartawan tidak bisa menunjukkan kartu UKW. Ini sebagai bentuk komitmen PWI dan Dewan Pers menjaga marwah pers yang bermartabat," pungkas Helmie.
Kalimantan Selatan menyabet dua penghargaan
Insan pers di Kalimantan Selatan patut berbangga pada peringatan HPN tahun 2021. Karena menjadi satu-satunya daerah yang berhasil menyabet dua penghargaan sekaligus.
Pertama untuk peraih pena emas Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor. Kedua, M Aulia Rahman seorang reporter RRI Banjarmasin penerima
Anugerah Adinegoro atas karya jurnalistiknya dengan program siaran pada 30 November 2020 berjudul “Nasalis Larvatus di Antara Konflik dan Kepunahan”.
Gubernur Kalsel menjadi tokoh satu-satunya yang meraih pena emas dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada HPN kali ini.
Menurut Helmie sang Ketua PWI Kalsel yang merekomendasikan nama Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel untuk meraih pena emas, menyatakan penghargaan layak diterima orang nomor satu di Kalimantan Selatan itu mengingat jasa luar biasa terhadap kemajuan dunia pers.
"Pena emas yang merupakan anugerah tertinggi dari PWI ini sudah selayaknya untuk Paman Birin tahun ini," katanya.
Helmie mengungkapkan jasa besar sang gubernur ketika menyanggupi sebagai tuan rumah HPN tahun 2020 lalu. Dimana ketika itu, Sumatera Utara yang seharusnya menjadi tuan rumah tiba-tiba mengundurkan diri.
"Di tengah kebingungan siapa yang sanggup menjadi tuan rumah, Paman Birin tampil sebagai penyelamat. Bahkan kala itu sudah tutup anggaran di akhir tahun, namun beliau sanggup merealisasikannya dan HPN pun sangat meriah dan sukses berlangsung di Kalsel dengan acara puncak di Banjarbaru dihadiri Presiden Joko Widodo," tutur Helmie.
Kemudian jasa berikutnya, membantu pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan di Kalsel, sehingga insan pers yang mengikutinya gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun.
Selanjutnya mendukung penuh rapat kerja nasional wartawan olahraga sebanyak dua kali Kalsel menjadi tuan rumah.
"Saat Kalsel dilanda bencana banjir awal tahun inipun, Paman Birin membantu wartawan yang terdampak. Pembagian sembako ke masyarakat oleh PWI Kalsel bersama gubernur juga kami jadikan rangkaian menyambut HPN," tandasnya.
Paman Birin dalam sambutannya ketika menerima penghargaan menyatakan pers sudah merasuki segala sendi-sendi kehidupan. Karenanya, pers seperti lingkaran yang menggerakan pembangunan bangsa ini secara keseluruhan.
"Maju terus pers untuk Indonesia. Bangsa ini bisa bangkit dari pandemi bersama pers yang menumbuhkan optimisme melalui pemberitaannya," ucap sang gubernur.
