Banjarmasin (ANTARA) - DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama pihak terkait bersama-sama mencari solusi permasalahan nelayan di provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
Pertemuan DPRD Kalsel bersama pihak-pihak terkait yang dipimpin Ketua Dewan Dr (HC) H Supian HK SH MH di Banjarmasin, Rabu (27/1) itu juga hadir perwakilan nelayan dari wilayah timur provinsi tersebut mengemukakan permasalahan mereka.
Wilayah timur Kalsel meliputi Kabupaten Tanah Laut (Tala), Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kabupaten Kotabaru merupakan daerah potensial sumber daya perikanan dan kelautan serta terdapat ribuan lebih nelayan.
Namun para nelayan tersebut dalam melaut masih menghadapi permasalahan bahan bakar minyak (BBM) serta sertifikasi tonase/bobot kapal, ungkap perwakilan nelayan dari Kotabaru dan Tanbu.
Sementara sertifikasi kapal tersebut berkaitan dengan perizinan serta mendapatkan BBM sesuai kapasitas/kebutuhan untuk melaut, hal itu yang masih menjadi kendala bagi nelayan buat melaut.
Ketika Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin SE memimpin pertemuan (Ketua Dewan ada urusan lain = red) permasalahan nelayan tersebut ada titik terang solusinya.
Sebagai contoh dalam kaitan sertifikasi ada kesepakatan tanggal 2 Februari 2021 pengukuran kapal-kapal nelayan guna penentuan bobot atau Grose Tonase (GT).
Karena sesuai ketentuan kewenangan provinsi hanya sampai 10 GT, selebihnya atau di atas dari 10 GT merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Sedangkan dari pihak Pertamina menyatakan, kebutuhan BBM bagi nelayan tidak masalah asalkan menunjukkan izin berlayar serta kejelasan bobot kapal yang mau melaut tersebut.
Untuk pelayanan BBM bagi nelayan di wilayah timur Kalsel tersebut sudah ada sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), dan dalam waktu segera akan penambahan empat SPBN lagi, ujar yang mewakili Pimpinan Pertamina Wilayah Kalselteng itu.
Selain pejabat instansi terkait tingkat provinsi dan kabupaten, dalam pertemuan yang berlangsung di "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel) Lantai IV Ruang Ismail Abdullah itu, juga hadir anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau "Senator" RI asal provinsi setempat dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).
Senator RI asal Kalsel yang hadir dalam pertemuan tersebut Habib Abdurrahman Bahasyim yang akrab dengan sapaan Habib Banua, serta Habib Sayid Abdul Hamid SH turut memberikan solusi terhadap permasalahan nelayan di provinsi asal daerah pemilihannya.
Ketua HNSI Kalsel Ir Hj Suriatinah mengingatkan penyelesaian masalah nelayan harus menyeluruh yaitu bukan cuma untuk Kotabaru, Tanbu dan Tala.
Pasalnya, di Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala (Batola) juga terdapat nelayan yang melaut, ujar mantan Kepala Dinas Perikanan Kalsel itu.
Selain itu, petani ikan seperti para petambak dan pelaku kegiatan usaha perikanan air tawar lainnya juga harus mendapatkan perhatian, demikian Suriatinah.
DPRD Kalsel bersama pihak terkait cari solusi permasalahan nelayan
Kamis, 28 Januari 2021 6:51 WIB