Banjarmasin (ANTARA) - Pembayaran gaji Dewan atau anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dan lainnya seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) tingkat provinsi tersebut untuk awal Tahun 2021 mengalami keterlambatan.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel H Idrus melalui WA-nya, Ahad membenarkan keterlambatan penggajian di lingkungan "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel) tersebut.
Ia menerangkan, keterlambatan penggajian tersebut karena aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) masih dalam proses penyempurnaan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.
"Karena itu dalam rangka proses administrasi gaji ASN/Gubernur/Wakil Gubernur/Anggota DPRD untuk Januari yang harus dibayarkan 4 Januari 2021, kita mengerjakannya secara manual dulu menggunakan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)," ujarnya.
"Oleh sebab itu pula mulai dari input SPP, SPM sampai dengan SP2D, kita lakukan dengan aplikasi SIKD. Mudahan lancar," lanjutnya mewakili Sekretaris DPRD (Sekwan) Kalsel Drs H Antung Mas Rozaniasyah.
Penjelasan Kabag Keuangan Setwan Kalsel itu juga sekaligus menanggapi harapan/permintaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD provinsi setempat yang mengingatkan agar pemerintah provinsi (Pemprov)-nya bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jangan sampai terlambat pembayaran gaji ASN dan karyawan lainnya.
Sebelumnya Fraksi PKS DPRD Kalsel yang diketuai H Ardiansyah SHut meminta Pemprov setempat agar jangan terlambat pembayaran tunjangan ASN serta honorer tenaga kontrak.
Permintaan wakil rakyat dari PKS itu cukup beralasan, mengingat pengalaman selama ini pembayaran tunjangan ASN dan honorer tenaga kontrak sering terlambat.
"Sudah menjadi rahasia umum, hampir setiap awal tahun anggaran selalu terjadi keterlambatan pembayaran tunjangan ASN dan honorer tenaga kontrak," ungkap mantan Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalsel itu.
"Bahkan terkadang para ASN dan honorer itu baru menerima tunjangan itu awal triwulan kedua tahun berjalan," lanjutnya didampingi Sekretaris fraksi Firman Yusi SP serta anggota H Gusti Rosyadi Ilmi Lc, H Hariyanto SE dan Imam Kanapi.
Keterlambatan pembayaran tunjangan tersebut, menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, HSS dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) itu akan sangat berpengaruh kepada kondisi ekonomi keluarga ASN dan honorer tenaga kontrak.
Karenanya, mantan Wakil Bupati "Bumi Rakat Mufakat" HSS itu meminta Pemprov Kalsel membuat terobosan baru agar hal yang berlangsung lama jangan terus-menerus terjadi dan harus ada solusi.
Fraksi PKS berkeyakinan, jika Pemprov bisa mencari solusi terhadap masalah tersebut, bukan hanya soal kesejahteraan ASN dan honorer tenaga kontrak yang teratasi, namun juga akan mampu membantu menggerakkan ekonomi Kalsel yang turut terpukul akibat pandemi COVID-19.
"Pembayaran tunjangan ASN dan honorer tenaga kontrak serta tenaga harian lepas di lingkungan Pemprov Kalsel Tahun 2021 realisasinya mulai Januari/bulan depan," pinta Fraksi PKS DPRD provinsi setempat.
"Kami juga mengimbau kepada pemerintah kabupaten dan kota (Pemkab/Pemkot) di Kalsel mengambil langkah yang sama, untuk dapat melakukan pembayaran tunjangan ASN dan honorer tenaga kontrak serta tenaga harian lepas sejak Januari 2021," demikian Ardiansyah.
