Amuntai (ANTARA) - Ketua Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Muhammad Rafiq mengatakan selama dua tahun terakhir HSU aman dari inflasi.
"Bila terjadi gejolak harga komoditi pangan tertertu, maka TPID secepatnya melakukan komunikasi dan koordinasi dengan provinsi untuk kembali menstabilkan harga," ujar Rafiq di Amuntai, Kamis.
Rafiq mengatakan, inflasi berupa kenaikan harga komoditi pangan disebabkan beberapa faktor seperti gagal panen, bencana, hambatan distribusi dan penimbunan pangan.
Dikatakan, komoditi pangan yang sering menyebabkan inflasi di Kabupaten HSU seperti Bawang Merah, Bawang Putih, Bawang Prei dan Ayam Ras.
"Sebenarnya Ayam Ras juga diternakan dan dibudidayakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara namun produksinya kadang tidak cukup," terang Rafiq.
Namun terkait gejolak harga LPG ukuran 3 kilogram, kata Rafiq, TPID tidak bisa menangani langsung para pengumpul atau pengecer yang 'nakal' karena dibawah kewenangan langsung oleh PT Pertamina.
'Seandainya secara regulasi Pemda HSU diberi kewenangan menindak dan mencabut izin usaha pengecer 'nakal' maka TPID bisa membantu menstabilkan harga LPG 3 kg," katanya.
Selama tiga tahun terakhir dalam setiap temu rapat dengan Pertamina, Rafiq mengaku selalu mengusulkan agar disetiap desa dibangun pangkalan LPG 3 kg agar setiap pangkalan memprioritaskan penjualan LPG 3 kg di desa masing-masing.
Pemda juga bisa mengawasi agar penjualan LPG 3 kg khusus bagi warga miskin saja sehingga tidak terjadi pengecer nakal yang mempermainkan harga LPG 3 kg.
Menurut Rafiq, setiap tahun stok LPG 3 kg selalu.cukup, namun sering terjadi.penimbunan barang ditingkat pengecer mengakibatkan barang langka dan harga jual meningkat.
Rafiq juga menginformasikan dalam Triwulan terakhir hal yang mendorong terjadinya Inflasi di Kalimantan Selatan yakni harga tiket pesawat udara dan Ikan Gabus.
Harga Ikan Gambus di HSU mencapai Rp35000 hingga Rp60000 per kilo, namun di Banjarmasin harganya bisa mencapai Rp100000.
"Kabupaten HSU sebagai salah satu lumbung ikan di Kalsel juga berupaya melakukan budidaya Ikan Gabus meski pemeliharaan perlu biaya produksi yang cukup besar," kata Rafiq.
Rafiq yang turut mengikuti Rapat Koordinasi Nasional pengendalian Inflasi melalui video cobference belum lama ini mengungkapkan jika pemerintah pusat terus mendorong penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah dalam upaya mengendalikan inflasi dan menghadapi resesi.
"Terbukti dalam menghadapi krisis ekonomi, termasuk dampak Pandemi COVID-19 sektor UMKM mampu bertahan dibanding perusahaan-perusahaan besar," katanya.
Bahkan pemerintah pusat mengharapkan dilakukan upaya digitalisasi sektor UMKM baik pada sektor hulu maupun hilit agar UMKM bisa terus eksis dan berkembang meski ditengah resesi dan krisis ekonomi.
"Intinya apa yang diharapkan pemerintah pusat terhadap pengembangan UMKM juga diupayakan pemerintah daerah, meski untuk digitalisasi UMKM belum sepenuhnya dilakukan," pungkasnya.
