Paringin (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, berharap pemerintah melakukan kajian analisis dan data sebagai dasar realisasi program penanganan dampak COVID-19.
Disampaikan politisi Partai Demokrat, Samsudi Nor, dirinya percaya bahwa Tim Gugus Tugas COVID-19 Balangan telah berupaya maksimal dalam penanganan dan percepatan penanggulangan Pandemi Global COVID-19 diwilayah berjuluk Bumi Sanggam.
Namun dirinya juga mengaku banyak mendapatkan penyampaian dari masyarakat bahkan dari warga yangterdampak serta warga karantina.
"Selain itu banyak pula warga yang menanyakan penggunaan anggaran dalam penanganan COVID-19 di Balangan. Memang kita semua berharap Pandemi COVID-19 ini cepat berakhir, dan sanagat disayangkan berbagai issue sosial di masyarakat terkait kebenaran Pandemi Global COVID-19, tentu arah mereka adalah besaran anggaran yang dikucurkan untuk penanganan namun adanya penambahan kasus," tuturnya.
Untuk itu lanjutnya, ia memberikan beberapa poin kepada Pemerintah Kabupaten Balangan, yakni meminta Pemkab Balangan melakukan kajian analisis berupa data secara lengkap sebagai dasar realisasi program penanganan dampak Pandemi Global COVID-19.
Kemudian terkait efektivitas realokasi anggaran dan optimalitas refocusing program kerja sebagai langkah penanganan dampak situasi tanggap darurat atas Pandemi Global COVID-19.
Meminta Pemkab Balangan melakukan identifikasi masalah agar perencanaan terhadap langkah-langkah strategis dalam upaya penanggulangan pasca Pandemi Global COVID-19 lebih terencana dan terarah efektif dan tepat.
Mengusulkan pembentukan lembaga independen pengawasan dan audit penggunaan dana anggaran.
Meminta Pemkab Balangan selektif agar penggunaan anggaran lebih mengutamakan penanggulangan dampak sosial bantuan permodalan usaha ekonomi masyarakat mengingat ancaman krisis ekonomi.
Meminta Pemkab Balangan memaksimalkan peran seluruh organisasi sosial di masyarakat serta kepemudaan dan keagamaan serta para tokoh masyarakat di Balangan.
Serta meminta Pemkab Balangan membuat website atau portal informasi yang dapat diakses publik, sebagai transparansi keterbukaan informasi, bahkan hingga merilis anggaran dana dan penggunaannya.
Iapun tetap mengapresiasi Tim Gugus COVID-19 yang telah berupaya serta melaporkan anggaran kepada DPRD Balangan, terkait penggunaan anggaran APBD Gugus COVID-19 di Kabupaten Balangan.
"Masukan dan saran serta menyampaikan pendapat yang berasal dari berbagai aspirasi di masyarakat tentunya akan memberikan bahan pertimbangan bagi kita semua dalam upaya percepatan penanganan Pandemi Global COVID-19, dan tidak menimbulkan issue lainnya yang dapat menimbulkan masalah lain," tuturnya.
Bahkan dalam beberapa kali rapat pertemuan antara Tim Gugus COVID-19 di Kabupaten Balangan dengan pihak DPRD setempat lanjut Samsudi Nor, memang telah disampaikan kepada anggota dewan terkait penggunaan anggaran Rp38 miliar, dan disampaikannya pula melalui media sosial terkait anggaran dana tersebut.
Dimana dari besaran Rp38 miliar yang disiapkan, pada tahapan pertama telah digunakan sebanyak Rp1,9 miliar, pada tahapan kedua sebesar Rp16 miliar dan masih tersisa sekitar Rp10 miliar.
Dari tahapan satu sebesar Rp1.991.341.342, diantaranya digunakan untuk belanja alat medik, belanja jasa Tim COVID-19, Medical Check Up dan lain sebagainya.
Selanjutnya pada tahapan ke dua, dengan dana sebesar Rp16.869.341.342 dengan penggunaan dana diantaranya di kelola oleh BPBD dan PDAM untuk subsidi PDAM, belanja alat medik, belanja bahan cetak, bantuan yang diserahkan ke masyarakat, belanja bahan bakar dan lain sebagainya sekitar Rp10.665.358.818.
Dana dikelola Dinas Sosial diantaranya subsidi BLT APBD, BLT Mahasiswa Yogyakarta dan Malang, dan lain sebagainya mencapai Rp661.200.000.
Dana yang dikelola Dinas Kesehatan dan RSUD Balangan, yang digunakan diantaranya untuk belanja peralatan medis, belanja makan dan minum, insentif tenaga kesehatan dan lain sebagainya sebesar Rp4.532.782.500.
Kemudian dana yang dikelola Dinas Pertanian, diantaranya untuk subsidi bunga pinjaman dan lain sebagainya sebesar Rp210.000.000, lalu Dana yang dikelola Dinas PUPR diantaranya pembangunan ruang isolasi berkisar Rp800.000.000.
Ia berpesan, agar masyarakat turut pula melaksanakan imbauan protokol kesehatan, agar Pandemi Global COVID-19 di Kabupaten Balangan dapat segera menurun bahkan berakhir.
Legislatif berharap pemerintah lakukan kajian penanganan COVID-19
Senin, 20 Juli 2020 21:23 WIB
Masukan dan saran serta menyampaikan pendapat yang berasal dari berbagai aspirasi di masyarakat tentunya akan memberikan bahan pertimbangan bagi kita semua dalam upaya percepatan penanganan Pandemi Global COVID-19