Legislator: Data penerima BLT perlu direvisi karena banyak warga miskin baru di Banjarmasin

Banjarmasin (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Banjarmasin Abdul Gais menyatakan, data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari program pemerintah pusat bagi warga miskin perlu direvisi karena banyak warga miskin baru akibat mewabahnya virus Corona atau COVID-19 ini.

Menurut dia, ini dari aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya di Banjarmasin Timur pada gelar reses dewan di kantor kecamatan setempat, Kamis.

Dikatakan politisi Partai Demokrat tersebut, bahwa masyarakat yang terdampak ekonomi karena kehilangan mata pencarian atau pekerjaan akibat wabah COVID-19 yang sudah berbulan-bulan ini.

"Perwakilan warga curhat kepada kita saat reses tadi, mereka dan banyak lagi warga yang kehilangan pekerjaan akibat mewabahnya virus ini," ucap Gais.

Menurut dia, warga banyak yang di rumahkan bahkan di Putus Hubungan Kerja (PHK) di perusahaannya akibat tidak bisa beroperasi dan mengalami kerugian selama pandemi COVID-19 ini.

Tidak hanya yang para pekerja di perusahaan saja tentunya, kata dia, namun juga para pedagang kecil yang hasilnya untuk kehidupan sehari-hari akibat adanya batasan aktivitas di luar bagi seluruh masyarakat untuk terhindar dari penularan, harus gulung tikar.

"Banyak masyarakat yang dulunya bisa dikatakan cukup mampu ekonominya, akibat mewabahnya virus ini, menjadi orang miskin, karena untuk mencukupi makan sehari-hari saja mereka kepayahan mendapatkannya," ungkap Gais.

Tentunya, golongan masyarakat miskin baru ini tidak mendapat bantuan dari pemerintah pusat dalam program BLT tersebut karena tidak terdata.

"Kita minta secepatnya pemerintah kota agar mendata ulang warga miskin di daerah kita ini untuk diajukan ke pemerintah pusat agar bisa dapat bantuan sosial setiap bulannya, baik BLT maupun yang lainnya," papar Gais.

Sebab, kata dia, saat ini masih cukup genting perekonomian di masyarakat, akibat tidak menentukannya akhir masa pandemi COVID-19 ini, dikhawatirkan jumlah warga miskin di daerah makin banyak.

Sebab, ujar dia, pada masa diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk penanganan COVID-19 lalu atau dari 24 Maret hingga 31 Mei, pemerintah kota menyalurkan bantuan sembako beserta uang tunai Rp250 ribu per kepala keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akibat virus ini, sebanyak 52 ribu, habis tersalurkan.

"Padahal yang menerima bantuan ini bukan yang terdata dapat bantuan sosial dari pemerintah pusat atau Kementerian Sosial, artinya warga miskin baru di daerah kita berpotensi sangat banyak, ini harus diperhatikan serius," ujarnya.

Dia pun bertekad akan mengungkap masalah ini dengan pihak pemerintah kota nantinya dikesempatan rapat bersama, sebab harus ada langkah cepat dalam penanganan kemiskinan di daerah ini yang mulai mengkhawatirkan.