Legislator : Kampanye Hitam CPO Jangan Dilihat Negatif

Banjarmasin,  (Antaranews Kalsel) - Anggota Komisi IV DPR-RI, Habib Nabiel Fuad Almusawa mengingatkan, kampanye hitam Eropa yang dilakukan terhadap minyak mentah sawit atau crude palm oil (CPO) asal Indonesia jangan hanya dilihat dari perspektif negatifnya saja.


"Bila dikaji lebih jauh kampanye hitam yang terus dilakukan Eropa itu terhadap CPO kita, banyak hal positif yang bermanfaat juga bagi negara dan bangsa Indonesia," ujarnya di Banjarmasin, Rabu.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal daerah pemilihan Kalimantan Selatan (Kalsel) itu, hal positif yang utama kampanye hitam tersebut adalah keinginan pihak-pihak terkait, terutama pengusaha sawit dan pemerintah Indonesia.

"Hal positif yang utama dari kampanye negatif itu, bagaimana kita untuk membuktikan bahwa tuduhan Eropa tersebut tidak benar. Ini yang terpenting," ujarnya.

Ia mengungkapkan, CPO Indonesia yang diproduksi untuk diekspor ke Eropa kurang lebih sama dengan CPO yang diproduksi untuk konsumsi di dalam negeri.

"Jadi kalau kita bisa membuktikan bahwa tuduhan Eropa itu tidak benar, maka negara dan bangsa Indonesia juga akan mendapat manfaatnya," ujarnya.

Ia menambahkan, tuduhan terhadap CPO Indonesia tidak sehat sebab mengandung lemak jenuh, yang bisa mengakibatkan obesitas (kegemukan), penyakit jantung dan kolesterol.

"Karena hal itu masalah kesehatan manusia maka Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus dilibatkan. Kemenkes mesti terlibat dalam pengawasannya," sarannya.

"Buktikan tuduhan ini tidak benar. Kalau terbukti tidak benar, kan masyarakat Indonesia juga terhindar dari penyakit degeneratif tersebut," tambahnya.

Tuduhan lain, ungkapnya, CPO Indonesia menjadi biang keladi deforestasi, merusak lingkungan hutan, merusak keanekaragaman hayati, berkontribusi pada pemanasan global dan mendesak habitat orang utan.

"Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup (Kemeneg LH) sebagai wakil pemerintah berperan dalam mengawasi dan memberikan klarifikasi terhadap hal tersebut," ujarnya.

"Buktikan tuduhan ini juga tidak benar. Kalau tidak benar kan semua makhluk hidup akan merasakan nyaman tinggal di Indonesia karena hutan dan lingkunganya terjaga," ucapnya.

Sawit Indonesia dituduh juga rawan konflik sosial. "Kalau tuduhannya tidak terbukti, berarti masyarakat sekitar kebun sawit merasa haknya atas tanah dan hidup layak tidak terganggu dan mendapat manfaat dari keberadaan kebun sawit tersebut," paparnya.

"Kalau masyarakat hidup sehat di lingkungan yang nyaman serta minim konflik, tentu negara juga akan jadi kuat," tambahnya.

Namun bila semua tuduhan tersebut masih terbukti, lanjutnya, maka harus dilakukan perbaikan atas pengelolaan sawit Indonesia. Pengusaha, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak terkait lain mesti bahu-membahu mengeliminir dampak negatif dari keberadaan sawit.

"Bukan hanya berusaha agar sawit kita diterima dunia internasional, tetapi yang terpenting adalah supaya sawit kita tidak menjadi salah satu sumber bencana lokal maupun nasional," ujarnya.

"Kita tentu ingin agar sawit kita menjadi anugerah bagi Indonesia. Karena itu dalam proses pengelolaannya harus dipastikan memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan untuk kepentingan generasi mendatang," demikian Habib Nabiel.