Ia mengatakan, mereka yang didata tersebut di luar program sosial yang ada, baik dari program Kementerian Sosial maupun program bantuan bantuan daerah, dan perlu mendapatkan perhatian karena apabila tidak dikelola dengan baik akan menambah angka kemiskinan baru.
"Kami telah melakukan rapat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para camat untuk meyikapi persoalan ini, dan agar warga kita yang terdampak COVID-19 dapat terpenuhi juga kebutuhan dasarnya saat COVID-19 ini masih berlangsung," katanya, dalam Musrenbang tingkat Kabupaten HSS, Rabu(8/4).
Dijelaskan dia, keberadaan warga terdampak ini merupakan fakta-fakta yang perlu diperhatikan dengan seksama dan pihaknya berupaya untuk meringangkan beban masyarakat sesuai kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah.
Baca juga: Jubir Gugus Tugas COVID-19: RSUD Kandangan siap merawat pasien COVID-19
Kebijakan yang telah diambil, terkait pendapatan dari retribusi daerah dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, maka disetujui untuk mengurangi retribusi dengan tidak memungut retribusi dari Pedagang Kaki Lima (PKL) sampai COVID-19 selesai hingga roda perekonomian tetap berjalan dengan baik.
Begitupun, dengan penghentian Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat, kecuali untuk kesehatan dan pendidikan, maka pemerintah daerah juga melakukan penyesuaian anggaran yang akan dipergunakan untuk penangangan antisipasi dan pencegahan COVID-19.
Penyesuaian anggaran ini dilakukan untuk anggaran yang tidak mendesak dan dialihkan untuk penangangan COVID-19, dan tahap awal dianggarkan Rp8 milyar dan nanti bisa bertambah dari OPD yang ada.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten HSS melalui Kepala Bidang Pendapatan Daerah, Fajar, mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran sekitar Rp17 Miliar lebih dalam upaya penanganan COVID-19 di HSS.
Baca juga: Jubir Gugus Tugas COVID-19: RSUD Kandangan siap merawat pasien COVID-19
"Dana ini merupakan hasil pergeseran atau reposising melalui Biaya Tak Terduga (BTT) Rp13 Miliar, dan ditambah pergeseran Rp4,2 miliar yang ada di OPD dilingkungan pemerintah daerah," katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) HSS M Noor, mengatakan dana untuk penangangan COVID-19 tersebut akan digunakan untuk fasilitas kesehatan, jaringan pengaman sosial dan dampak ekonomi karena COVID-19.
Ketua DPRD Kabupaten HSS, Akhmad Fahmi, mengatakan dalam mendukung penangan dampak Covid-19 di Kabupaten HSS , maka dari DPRD juga melakukan pemangkasan dana anggaran kegiatan perjalan dinas pimpinan dan anggota Rp1,1 miliar lebih.
Perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD HSS mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Rp255 juta, dan seteroran BPJS Ketenaga kerjaan Rp.23 juta maka total dana kegiatan DPRD HSS yang dipangkas sebesar Rp1,7 miliar lebih.
