Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - DPRD Kalimantan Selatan melalui komisi III bersama PT Pertamina akan membahas masalah penyaluran gas elpiji di provinsi tersebut, ungkap anggota komisi III yang juga membidangi pertambangan dan energi itu, Haji Karno.
"Mmasalah harga elpiji tampaknya tak menjadi persoalan, setelah pemerintah mengurungkan rencana kanaikan jenis bahan bakar tersebut, sehingga keributan masyarakat bisa teredam," ujarnya menjawab Antara Kalsel, Selasa.
"Tapi yang perlu dibicarakan yang juga memerlukan komitmen Pertamina, seperti tata niaga dan penyaluran gas elpiji bersubsidi bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah," lanjutnya.
Selain itu, masalah persediaan harus menjadi perhatian yang lebih serius, serta betul-betul terkontrol agar tidak menimbulkan kelangkaan dan melonjaknya harga bahan bakar rumah tangga tersebut, tambahnya.
Karena, lanjutnya, masalah kelangkaan dan kenaikan harga tetap menjadi ancama, bila persediaan tak mencukupi atau tidak sesuai perhitungan kebutuhan riil penduduk Kalsel yang berjumlah mencapai 3,6 juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota.
Begitu pula, kalau tata niaga atau penyaluran tidak tertata dengan baik dan rapi, serta sesuai peruntukan, juga tetap akan memicu kenaikan harga bahan bakar rumah tangga tersebut, misalnya gas elpiji bersubsidi dijual ke rumah-rumah makan.
"Oleh sebab itu, pada kesempatan kunjungan kerja ke daerah kabupaten/kota dalam Prov Kalsel 9 - 11 Junuari 2014, Komisi III lebih memilih pertemuan dengan Pertamina. Karena permasalahan yang dibahas juga sangat penting, menyentuh kepentingan rakyat banyak," demikian Karno.
Semetara itu, dalam pertemuan dengan Komisi III DPRD Kalsel sekitar pertengahan tahun lalu, Pertamina berjanji melaksanakan tambahan program konversi minyak tanah (mitan) ke gas elpiji pada lima kabupaten di provinsi tersebut.
Lima kabupaten yang rencananya mendapat jatah program konversi mitan ke elpiji pada November 2013, yaitu Kabupaten Barito Kuala (Batola), Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Selatan (HSS), Tabalong dan Kabupaten Tapin.
Namun realisasi program konversi mitan ke elpiji untuk lima kabupaten tersebut, baru sekitar minggu pertama Desember lalu, itupun baru Batola dan Tapin, yang pelaksanaannya juga terkesan kurang tertib, sehingga menimbulkan permasalahan di masyarakat setempat.
Realisasi program konversi mitan ke elpiji tahapan terakhir atau untuk empat kabupaten belum ada kepastian, kecuali dijadwalkan tahun 2014. Empat kabupaten tersebut Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu (Tanbu), Tanah Laut (Tala) dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).
Sebelumnya atau sekitar dua tahun lalu, pelaksanaan program konversi mitan ke elpiji untuk Kalsel, di Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Balangan.