Amuntai (ANTARA) - Pemerintah pusat kesulitan melakukan pengawasan dan pengumpulan data terhadap program dan kegiatan pembangunan karena belum seragamnya tata nama (nomenklatur) program dan kegiatan di daerah provinsi dan kabupaten/kota
Kepala bidang perencanaan dan pendanaan Bappeda Kalimantan Selatan lrwan Yunizar mengatakan masih banyak nomenklatur program di didaerah belum seragam bahkan tumpang tindih.
"Penyeragaman nomenklatur program kegiatan juga bagus bagi pemerintah daerah agar bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang lebih komprehensif terhadap tujuan pembangunan, " ujar Irwan di Amuntau, Senin.
Irwan mengatakan, keseragaman nomenklatur juga dmemudahkan memudahkan pimpinan daerah untuk melakukan kebijakankebijakan yang langsung mendukung pencapaian target pembangunan daerah, serta memudahkan sistem informasi pembangunan daerah dan transparansi kepada publik
"Pemerintah daerah juga mudah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan karena adanya single database," tandasnya.
Menjadi nara sumber kegiatan Sosialisasi Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Peraturan Klasiflkasi, Kodeflkasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bertempat di Gedung Agung Amuntai, Irwan nomenklatur di daerah akan diseragamkan sehingga pemerintah pusat mudah dalam memberikan bantuan, pengawasan dan sebagainya.
Plt Kepala Bappelitbang HSU Hj Inna Wahyudiaty mengundang kepala SKPD dan Kasubag program menghadiri kegiatan sosialisasi agar secepatnya bisa menyesuaikan nomenklatur dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019.
"Tidak ada alasan lagi di 2021 mendatang tidak bisa melaksanakan program karena belum menyesuaikan," tegasnya.
Meski program dan kegiatan menggunakan anggaran APBD HSU, lanjut Ina, namun tidak bisa dilaksanakan karena kode rekening program dan kegiatan tidak sesuai dengan di pemerintah pusat.
"Penyeragaman Nomenklatur berlaku untuk semua sumber anggaran dari pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota," pungkasnya.
