Jakarta (ANTARA) - Pemerintah bakal membentuk kelompok kerja beranggotakan lintas sektor untuk menggenjot peningkatan produksi dan ekspor udang nasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja.
Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, menjelaskan alasan pemerintah menggenjot produksi udang karena potensi lahan yang tersedia sangat besar.
Baca juga: Ekspor Udang Beku Kotabaru Kembali Bangkit
"Dari 2,96 juta hektare, yang termanfaatkan baru 0,6 juta hektare, ditambah lagi, kita sudah menguasai teknologi budidaya udang ini," kata Slamet.
Selain itu, ujar dia, udang memiliki nilai ekonomi tinggi, begitu juga dengan peluang pasar ekspornya. Pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan akan tercipta dari sektor budidaya udang ini.
Sedangkan Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nilanto Perbowo mengungkapkan upaya peningkatan jumlah produksi udang harus dibarengi dengan penyerapan pasar, sehingga angka target ekspor udang hingga 2024 akan tercapai.
"Berhasil memproduksi tidak sama dengan berhasil menjual. Harus jeli memilih dan memuaskan pasar," jelas Nilanto.
Hal lain yang menjadi perhatian KKP, lanjutnya, adalah kapasitas terpasang Unit Pengolahan Ikan (UPI) untuk udang di Indonesia yang masih dominan berada di wilayah Indonesia barat, sehingga perlu langkah bersama untuk meningkatkan efisiensi logistik sekaligus mempertahankan mutu produk untuk memenuhi syarat pasar.
Baca juga: Eksportir Udang Diuntungkan Menguatnya Dolar
Nilanto menambahkan bahwa pihaknya tengah membuka dan meyiapkan pasar untuk udang Indonesia. Amerika, Jepang, China dan Uni Eropa, merupakan pasar potensial.
Plt Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Laksda TNI (Purn) Leonardi mengatakan peningkatan produksi dan ekspor udang merupakan tindak lanjut dari Inpres Nomor 7 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.
"Target khusus dari Presiden yaitu peningkatan produksi, mengawal logistik dan pemasarannya. Ada potensi pasar yang kita punya. Jadi ini sangat prospektif, dari hulu sampai hilir bisa kita selesaikan," ujar Leonardi.
KSP membentuk enam kelompok kerja (pokja) untuk mendorong peningkatan ekspor udang nasional ini. Pembentukan pokja agar tiap kementerian dan lembaga dapat fokus menyelesaikan peran masing-masing, dan memudahkan dalam monev sehingga hasil yang dicapai maksimal.
Rincian pokja disampaikan langsung oleh Tenaga Ahli Utama Deputi I KSP, Alan Koropitan dalam rakor lintas lembaga dan kementerian tersebut.
"Paling tidak ada beberapa yang perlu kita pertegas, mulai dari kerangka kelembagaan, regulasi, SDM, infrastruktur, yang semuanya menunjang untuk peningkatan produktivitas udang ini," ujar Alan.
Enam pokja tersebut meliputi Pokja Perencanaan Pembangunan dan Monev, Pokja Pembangunan Kawasan Tambak, Pokja Input Produksi, Pokja Teknis Operasional, Pokja Investasi dan Pemasaran, serta Pokja Pelatihan, Riset dan Penyuluhan.
Sementara itu, Deputi IV Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim Kemenko Maritim dan Investasi, Safri Burhanuddin mengaku, pihaknya siap bekerja keras dalam merealisasikan target tersebut. "Kalau kendala lintas kementerian atau lembaga, koordinasikan ke Kemenko Maritim dan Investasi biar kami bisa bantu," tegasnya.
KKP sebelumnya menyebutkan target ekspor udang nasional naik 250 persen dalam kurun waktu empat tahun, dari 2020 hingga 2024.
Bila volume ekspor udang olahan pada 2018 145,226 ton, maka di 2024 menjadi 363,067 ton. Sedangkan produksi udang untuk bahan baku ekspor dari 197,433 ton pada 2018, menjadi 578,579 ton pada 2024.
