Anggota DPRD HSU Junaedi di Amuntai, Senin mengatakan DPRD akan mendukung pemerintah untuk sesegeranya menetapkan status banjir yang saat ini melanda wilayah HSU sebagai status darurat banjir
"Kami mendesak pemerintah daerah untuk menetapkan status darurat banjir karena masyarakat yang terdampak banjir saat ini sangat mengharapkan bantuan pangan, obat-obatan dan sandang," ujar Junaedi.
Junaedi mengatakan status darurat banjir memang harus ditetapkan karena kondisi dilapangan memang demikian. Penetapan status darurat banjir akan membuat BNPB pusat mencairkan dana bantuan tanggap darurat banjir senilai Rp30 juta bagi HSU.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memberikan data dan masukan bagi pemerintah daerah khususnya Wakil Bupati HSU H Husairi Abdi untuk menetapkan HSU Darurat Banjir.
"Saya berharap wakil bupati meneken surat yang menetapkan bahwa Kabupaten HSU darurat banjir agar kita bisa mendapat dana tanggap darurat dari BNPB," kata Kepala BPBD HSU Sugeng Riyadi
Sugeng mengatakan, sebanyak delapan kecamatan dari 10 kecamatan dilaporkan 70 persen wilayahnya tergenang banjir dan lebih 5747 rumah terendam banjir.
Pada pertemuan dengan koordinasi dengan Wakil Bupati, DPRD, Kapolres, Dandim 1001 Amuntai di Posko banjir dikawasan Patung Itik Amuntai, Senin, BPBD menyampaikan jumlah rumah terendam banjir berdasarkan perhitungan Minggu sore diperkirakan lebih besarnya sekarang lebih besar lagi karena ketinggian banjir terus meningkat.
Pada kesempatan itu, pihak DPRD HSU menyerahkan dana bantuan operasional bagi posko bencana banjir senilai Rp5 Miliar yang diserahterimakan Wakil Ketua I DPRD HSU H Faturrahim kepada Wakil Bupati H Husairi Abdi.
Selanjutnya rombongan Wakil Bupati HSU DPRD, Kapolres, Dandim 1001 Amuntai didampingi tim TRC dan Tagana dengan membawa tenaga medis, obat-obatan dan sembako mengunjungi dua desa yang cukup parah terdampak banjir yakni Desa Danau Terate dan Murung Padang.
