Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua DPRD Kalimantan Selatan Kolonel Inf (Purn) Nasib Alamsyah merespon positif tuntutan Kesatuan Aksi Mahasiwa Muslim Indonesia (KAMMI) tingkat provinsi tersebut kepada pemerintah pusat.
"Saya sependapat dengan empat tuntutan kalian kepada pemerintah pusat," tandas ketua Dewan itu saat menerima KAMMI Kalsel yang melakukan unjukrasa, di Banjarmasin, Selasa, dalam kaitan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke provinsi tersebut.
Empat tuntutan dalam unjukrasa KAMMI Kalsel itu, menuntut Presiden SBY agar mengungkap tuntas identitas Bunda Putri dan Sengman, yang belakangan ramai menjadi pemberitaan belakangan ini.
Selain itu, menuntut Presiden SBY menuntaskan kasus Bank Century dan Hambalang, serta menyetop politik untuk saling menjatuhkan karena meresahkan rakyat Indonesia, tandas Ketua KAMMI Kalsel Laifvan Shuffy Irwani.
Dalam aksi tersebut, KAMMI juga menuntut pemerintah pusat agar bersikap adil dalam pembangunan infrastruktur, pemenuhan energi listrik, bahan bakar minyak, serta pembagian sumber daya alam atau Kalsel sebagai otonomi khusus.
Selain itu, pengunjukrasa menuntut agar pemerintah provinsi (Pemprov) setempat menjelaskan atau transparan terhadap dana untuk penyambutan/kunjungan Presiden SBY ke "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" Kalsel.
Mengenai besaran dana untuk penyambutan/kunjungan Presiden SBY ke provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut, 22 - 24 Oktober 2013 itu, pensiunan perwira menengah TNI-AD tersebut, menyatakan, tidak mengetahui.
Namun di hadapan pengunjukrasa, mantan Komadan Korem Bone, Sulawesi Selatan itu berjanji akan menanyakan kepada Pemprov/Gubernur Kalsel tentang besaran dana untuk penyambutan Presiden SBY tersebut.
"Nanti kita tanyakan, berapa dana untuk penyambutan Presiden SBY. Tapi yang jelas dana untuk keamanan sudah teranggarkan dalam anggaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kalsel tahun 2013," demikian Nasib Alamsyah.
Keberadaan Presiden SBY selama di Kalsel, yang dijadwalkan 22 - 24 Oktober 2013, antara lain untuk meresmikan sejumlah proyek di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut.
 Proyek-proyek yang diresmikan Kepala Negara Republik Indonesia itu dalam kaitan menunjang laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah dan masyarakat Kalsel. Â