Amuntai (ANTARA) - Produksi sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan terus meningkat setiap tahun membuat Dinas Perumahan, Wilayah Permukiman dan Lingkungan Hidup (Disperkim LH) berupaya mengaktifkan 145 Bank Sampah yang ada.
Kabid Pengelolaan Sampah Limbah dan Peningkatan Kapasitas Disperkim LH HSU Najeriansyah di Amuntai, Sabtu mengatakan, jumlah sampah yang masuk dan diproses di TPA Tabing Liring hingga akhir 2019 mencapai 55,10 ton perhari, padahal awal 2019 jumlahnya sekitar 45 ton.
"Kapasitas sampah yang diangkut ke TPA bertambah seiring bertambahnya layanan dam armada angkutan sampah," ujar Najeri.
Najeri mengatakan, lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) Tabing Lereng di Kecamatan Amuntai Utara memiliki wilayah seluas tujuh hektar, sebagian digunakan untuk bangunan kantor, gudang dan sebagainya.
TPA Tabing lereng menjadi satu-satunya lokasi pembuangan akhir sampah di Kabupaten HSU karena untuk penambahan TPA terkendala terbatasnya lahan, mengingat wilayah HSU yang sekitar 89 persen di dominasi lahan rawa.
Untungnya akhir 2019, TPA Tebing lereng kembali mendapat bantuan 1 unit alat berat ekskavator dari Kementerian PUPR melengkapi dua alat berat yang sudah dimiliki TPA.
Sebelumnya di 2018, Pemkab HSU juga mendapat bantuan dari Kementerian PUPR berupa instalasi pengolahan lumpur tinja senilai Rp6,5 miliar.
"Setidaknya dengan bertambahnya alat berat di TPA akan mempercepat pengolahan sampah," katanya.
Najeri menyebut, selama ini proses pengelolaan sampah tidak sepenuhnya diolah atau diproses di TPA, ada sebagian sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tidak dibawa ke TPA. Karena sebagian sudah diproses pada unit-unit bank sampah.
Pemkab HSU mencanangkan satu desa satu bank sampah. Disperkim LH menindak lanjuti surat edaran nomor 660/130/DisperkimLH/2019 tanggal 4 Maret 2019 dengan melakukan 'jemput bola' ke desa-desa untuk segera membentuk kepengurusan bank sampah unit desa serta memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi ttentang operasinal bank sampah.
"Bintek dan sosialisasi akan kita gencarkan di 2020 sehingga 214 desa dan 5 kelurahan di HSU terbentuk bank sampah untuk mewujudkan Gerakan HSU Barasih 2025 yang telah dicanangkan," tandasnya.
"Alhamdulillah hingga akhir tahun ini sebanyak 125 bank sampah sudah mendapat SK, "kata Najeri.
Meski diakuinya, belum semua bank sampah di unit desa beroperasional secara maksimal. Hal ini disebabkan sumber daya manusia belum siap disamping alokasi anggaran operasional belum ada.
Camat Amuntai Selatan Khairusalim mengatakan beberapa bank sampah diwilayahnya belum beroperasional maksimal karena kendala Sumber Daya Manusia (SDM).
"Rata-rata karena kemampuan sumber daya manusia pengelola masih rendah, padahal peralatan sebagian sudah ada, " kata Khairussalim.
Sebagian lagi, lanjutnya, karena anggaran belum ada disebabkan bank sampah didesa belum terlembagakan sebagai unit dari kegiatan BUMDes, sehingga aparat desa belum berani untuk mengalokasikan anggaran bagi operasional bank sampah.
Pihaknya sudah mengusulkan agar bank sampah diwilayah Kecamatan Amuntai Selatan mendapat SK kepada Disperkim LH namun belum terealisasi.
Sementara Camat Amuntai Tengah Rahman Heriadi mengatakan sudah banyak desa diwilayahnya membuat struktur kepengurusan bank sampah, namun belum beroperasi, kendalanya karena sarana dan parsarana belum ada.
"Sarana seperti tempat pengumpulan sampah dan alat timbangan belum ada, disamping insentif bagi pengelola bank sampah belum dianggarkan," terang Heriadi.
Dikatakan, desa belum berani mengalokasikan anggaran bagi operasional bank sampah termasuk insentif pengelola karena belum ada aturan atau perbup yang mengaturnya.
"Namun untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan SK belum semua desa menyampaikan daftar pengurus bank sampah," katanya.
Menurutnya, pengelolaan sampah didesa masih perlu sosialisasi lebih gencar karena kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah organik dan non organik masih kurang.
