"Apabila setelah melalui pembinaan namun tidak membuahkan hasil, maka kepala desa akan di non aktifkan," ujar Wahid di Amuntai, Selasa.
Wahid mengatakan, tindakan tegas terpaksa diambil daripada mengakibatkan citra pengelolaan dana desa keseluruhan menjadi tercemar.
Wahid mengakui ada satu desa yang belum menuntaskan laporan pengelolaan dana desa yang diberi waktu hingga akhir tahun untuk menyelesaikan.
Wahid bersyukur, secara keseluruhan pengelolaan dana desa di wilayahnya hamoir 99 persen terlaksana dengan baik, bahkan belum lama ini mendapat penghargaan Gubernur Kalsel sebagai kabupaten pengelola dana desa dan DAK fisik terbaik se Kalsel.
Bupati HSU ini menyebut, hal ini sangat penting dan tidak terlepas dari fungsi DIPA yang merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan bagi aparat seluruh satuan kerja dalam segala kegiatan kerja.
Karenanya, Wahid meminta seluruh Kepala Satuan Kerja dapat melaksanakan kegiatan dan penggunaan anggaran belanja dengan seoptimal mungkin sehingga dapat berkontribusi atas pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Pada acara penyerahan DIPA bagi satker di wilayah KPPN Tanjung di Aula KH Idham Chalid Amuntai, Kepala KPPN Tanjung Bayu Setiawan Yuniarto menilai pengelolaan dana APBN oleh tiga kabupaten diwilayahnya - termasuk HSU- cukup baik.
"Pencapaian kinerja yang baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan dari penggunaan dana APBN tentu akan meningkatkan kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah sehingga berimbas pada peningkatan alokasi anggaran selanjutnya," katanya.
Pada acara itu Kepala KPPN Tanjung menyampaikan setidaknya dua hal yakni perlunya percepatan pengelolaan anggaran APBN tahun 2019 sebelum penyusunan dan pengesahan DIPA APBN 2020, Kedua, menginformasikan besaran APBN 2020 yang dialokasikan ditingkat kabupaten di Kalsel.
Disampaikan, untuk 2020 alokasi APBN terbesar diberikan kepada Kabupaten HSU yakni Rp530,4 milyar, disusul Kabupaten Tabalong total Rp441,5 milyar dan Kabupaten Balangan total Rp307,7 milyar.
