Zakly Asswan bangga HSU raih peringkat II pengelolaan dana desa 2023

Gubernur Kalsel Paman Birin (kedua kiri) saat secara simbolis saat menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemkab HSU beberapa waktu lalu. ANTARA/HO-MC HSU

Hal ini menunjukkan bahwa jajaran pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan serta kabupaten mampu bersinergi dan bekerja bersama dengan baik, sehingga pengelolaan dana desa dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan

Amuntai (ANTARA) - Penjabat Bupati Hulu Sungai Utara Zakly Asswan Bangga Kabupaten HSU, Kalimantan Selatan kembali meraih penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Selatan sebagai terbaik kedua dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran tahun 2023.

Pj Bupati HSU Zakly Asswan, usai menerima penghargaan menyampaikan rasa bangga dan syukur serta apresiasi yang tinggi kepada seluruh kepala desa dan jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) HSU atas capaian prestasi yang diraih saat ini.

Baca juga: Pemkab HSS raih terbaik kinerja pengelolaan dana desa 2023

"Hal ini menunjukkan bahwa jajaran pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan serta kabupaten mampu bersinergi dan bekerja bersama dengan baik, sehingga pengelolaan dana desa dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan," kata Zakly di HSU, Senin.

Zakly menambahkan, semoga raihan ini ke depan dapat terus dipertahankan oleh jajaran pemerintah desa hingga kabupaten bahkan harus bisa lebih ditingkatkan lagi.

Sementara itu Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan bangga atas pencapaian dari seluruh instansi termasuk pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan.

"Semoga penghargaan yang telah diraih ini, dapat dijadikan pemacu semangat untuk bekerja lebih baik lagi," ucap Sahbirin.

Menurut Paman Birin sapaan akrabnya, penyerahan DIPA kementerian/lembaga dan daftar alokasi dana transfer ke daerah (TKD) ini sangat penting sebagai acuan bagi para kepala daerah, pimpinan satuan kerja vertikal dan daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif di tahun 2024 nanti.

Paman Birin menekankan kepada seluruh kepala daerah untuk memperhatikan pergerakan inflasi di daerah masing-masing secara detail dari waktu ke waktu, penurunan stunting serta mempercepat realisasi belanja berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional dan kebijakan pemerintah pusat.

Baca juga: DPRD Tabalong minta dewan permusyawaratan desa tingkatkan kapasitas anggota

Paman Birin menuturkan, dapat dilihat alokasi APBN 2024 di Kalimantan Selatan sebesar Rp37,78 triliun, atau naik Rp6,4 triliun dibandingkan tahun 2023.

Selain itu juga, APBN 2024 untuk Kalimantan Selatan terdiri dari DIPA kementerian/lembaga sebesar Rp8,69 triliun serta dana transfer ke daerah sebesar Rp29,09 triliun.

“Kami harapkan dari keseluruhan dana tersebut dapat segera berjalan, tepat sasaran dan tepat waktu sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing," ujarnya.

Oleh karena itu, Sahbirin mengimbau kepada Bupati/Walikota, Pimpinan Stakeholder, SKPD agar segera melakukan langkah-langkah optimalisasi penyerapan anggaran di awal tahun 2024 nanti.

Yaitu mulai dari pengesahan anggaran pendapatan dan belanja desa paling lambat triwulan I 2024, akselerasi pelaksanaan DAK Fisik melalui penyelesaian kontrak di triwulan I, peningkatan realisasi penyaluran DAU (specific grant) hingga pembayaran belanja pegawai bagi PPPK.