Jakarta (ANTARA) - DPP Partai Demokrat menghormati keputusan Presiden Jokowi mengenai susunan Kabinet Indonesia Maju yang tidak mengikutsertakan kader partai Demokrat didalamnya.
"Partai Demokrat menghormati keputusan politik Presiden Jokowi untuk tidak menyertakan Partai Demokrat dalam jajaran pemerintahannya," kata Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Hinca mengatakan terlepas dari komunikasi dan ajakan Presiden Jokowi kepada Partai Demokrat Pasca Pemilu 2019 yang lalu, Partai Demokrat meyakini bahwa keputusan Presiden Jokowi untuk tidak menyertakan Partai Demokrat memiliki niat dan tujuan yang baik.
Partai Demokrat, kata dia, juga mengerti sepenuhnya bahwa penyusunan kabinet adalah hak dan kewenangan (prerogatif) Presiden yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
Partai Demokrat mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para Menteri yang tergabung dalam jajaran Kabinet Presiden Jokowi untuk masa jabatan yang kedua.
Partai Demokrat juga mendoakan agar Kabinet Indonesia Maju sukses dalam mengemban tugas-tugasnya, sesuai dengan harapan rakyat dan janji-janji kampanye yang disampaikan dalam Pemilu 2019 yang lalu.
Tentang di mana posisi Partai Demokrat ke depan? Hinca mengatakan akan ditentukan kemudian. Pada saatnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan secara resmi kepada seluruh jajaran partai, baik di pusat maupun daerah.
Pada prinsipnya, menurut dia, Partai Demokrat ingin berperan dan berkontribusi agar pemerintahan Presiden Jokowi sukses dalam mengemban amanahnya.
"Tentu saja, Partai Demokrat akan sangat serius memperjuangkan aspirasi rakyat, agar rakyat kita, para pemegang kedaulatan yang sejati itu, memiliki masa depan yang lebih baik, serta mendapatkan kesejahteraan, keadilan, kedamaian dan kebebasan hakiki yang dijamin oleh konstitusi kita," ujarnya menjelaskan.
Dia mengatakan sambil menunggu pidato politik SBY berkaitan dengan posisi serta peran Partai Demokrat lima tahun ke depan, baik dalam kehidupan politik maupun pembangunan bangsa, SBY menginstruksikan agar para kader partai tidak mengeluarkan sikap dan pernyataannya sendiri-sendiri.
"DPP Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas disiplin dan kepatuhan seluruh kader partai yang tidak memberikan komentar apa pun berkaitan dengan penyusunan Kabinet Presiden Jokowi yang baru saja dilaksanakan, apalagi yang sifatnya negatif," kata dia.
Lebih jauh berkaitan dengan isu politik fundamental saat ini, seperti kehendak untuk melakukan perubahan konstitusi (UUD 1945), keinginan menghidupkan kembali GBHN dan isu-isu politik lain yang bisa mengubah sistem politik, model demokrasi dan tatanan ketatanegaraan Indonesia, Hinca mengatakan pada saatnya SBY juga akan menyampaikan sikap dan pandangan partai secara resmi.
Sejumlah sikap tersebut diambil Demokrat melalui rapat pleno terbatas DPP Partai Demokrat tanggal 23 Oktober 2019, Rabu hari ini, serta sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Demokrat SBY.
