Banjarmasin (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor berharap pemerintahan Presiden Joko Widodo - Ma'ruf Amin akan meningkatkan percepatan pembangunan daerah kaya akan sumber daya alam ini melalui berbagai program nasional yang telah ditetapkan.
Menurut Gubernur di Banjarmasin Senin, ke depan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat untuk memacu kemajuan Banua.
"Semangat kita untuk mewujudkan Kalsel mandiri dan terdepan, lebih sejahtera, berkeadilan, berdikari dan berdaya saing, bisa didukung oleh pemerintah pusat," katanya.
Dia juga berharap laju perekonomian nasional makin baik dan mengalami peningkatan sesuai target yang telah ditetapkan.
Ketua DPRD Kalsel H Sufian HK juga berharap, melalui kemitraan kuat antara pemerintah pusat dan daerah, akan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Politisi Golkar ini optimistis pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Jokowi - Ma'ruf Amin akan memberikan dampak signifikan bagi Kalimantan Selatan.
Partisipasi segenap komponen untuk bersinergi membangun daerah adalah faktor kunci utama.
"Insya Allah dengan kita saling bergotong royong dengan mengambil peran sesuai kemampuan dan keahlian, ke depan Kalsel akan lebih baik," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor menghadiri prosesi pelantikan presien dan wakil presiden yang berlangsung di Gedung Nusantara DPR/MPR RI Jakarta.
Baca juga: Jokowi-Ma'ruf fokus pengembangan ekonomi dan SDM
Menurut Gubernur, dengan dilantiknya Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ke depan roda pemerintahan akan terus bergerak dinamis.
Presiden Joko Widodo dalam pidato pertama kenegaraan menekankan empat prioritas penting di periode kedua kepemimpinannya.
Pertama peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kedua, membangun konektivitas infrastruktur yang bisa mempecepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Ketiga memacu sektor industri yang mampu menyerap lapangan kerja baru dan keempat menyederhanakan birokrasi melalui pembuatan regulasi baru serta menghapus aturan yang menghambat kinerja birokrasi.
Baca juga: Presiden Joko Widodo diharapkan tingkatkan penegakan hukum
