Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah daerah (Pemda) se-Kalimantan Selatan (Kalsel) memperkuat komitmen sinkronisasi perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Gubernur Kalsel Muhidin mengatakan penguatan komitmen tersebut dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Sumber Dana APBN se-Kalsel melalui penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis.
“Keselarasan program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih pendanaan maupun kegiatan di lapangan,” ucapnya.
Ia menegaskan setiap program yang dibiayai APBN maupun APBD harus direncanakan secara terpadu sehingga penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
“Dana ini harus selaras, apakah menggunakan APBN, APBD provinsi, atau kabupaten/kota. Itu yang kita bicarakan dalam rapat ini,” katanya.
Penandatanganan komitmen tersebut melibatkan gubernur, para bupati/wali kota, serta pimpinan perangkat daerah terkait percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN dan APBD.
Gubernur Muhidin menekankan dana yang telah disalurkan pemerintah pusat ke daerah harus segera direalisasikan dan tidak boleh tertunda agar memberi dampak terhadap pembangunan dan pelayanan publik.
Selain itu, ia meminta integrasi data perencanaan dan penganggaran diperkuat guna memastikan setiap program sesuai kebutuhan masyarakat serta mengingatkan agar penghargaan kinerja diberikan berdasarkan capaian nyata, terutama tingkat serapan anggaran dan dampak program.
“Kolaborasi lintas pemerintahan dan penyederhanaan birokrasi menjadi kunci agar pelaksanaan APBN dan APBD berjalan efektif, terarah, serta memberikan manfaat luas bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” ujar Muhidin.
