Pengamat : Jokowi agar tinggalkan "legacy" dan tunjuk profesional

Bandarlampung (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus meninggalkan "legacy" pada jabatan kali kedua dengan cara menunjuk kalangan menteri yang profesional dan ahli di bidangnya, kata pengamat politik dari Universitas Lampung Arizka Warganegara Ph.D.

"Porsi 70-30 sudah paling ideal untuk dipilih Jokowi. Sebanyak 70 persen profesional dan 30 persen untuk lainnya. Beberapa menteri yang mesti dijabat kalangan profesional yakni menristekdikti, mendikbud, menkes, men-BUMN, menteri pertanian, menhan, dan pos-pos primer lainnya seperti transportasi, perhubungan, kehutanan dan lainnya," kata Arizka, yang juga pengajar di FISIP Universitas Lampung (Unila) itu, di Bandarlampung, Minggu.

Untuk kalangan politik, lanjut dia, Jokowi tunjuk saja setiap ketua parpol koalisi jadi nominasi utama pos menteri dari kalangan politisi untuk bidang tertentu.

Menurut Arizka, beragam tantangan yang tidak mudah lima tahun ke depan mesti digawangi oleh sosok yang mampu secara teknis dan akademis.

"Penunjukan menteri yang bebas intervensi politik sedikit banyak akan mendorong kementerian menjadi lebih profesional dan meminimalisasi praktek patronase politik yang mengurangi kualitas demokrasi," kata dia.

Artinya, ia melanjutkan, jika ingin tinggalkan legacy di saat tantangan perekonomian dunia serta dinamika internal semakin besar, Jokowi mesti menyiapkan 'teammate' yang mumpuni. Intervensi partai politik mesti dikurangi dalam konteks penyusunan kabinet, mesti juga ada reward buat menteri "incumbent" yang punya prestasi dan sebaliknya punishment buat yang performa kinerjanya di bawah standar.

Presiden juga mesti memikirkan perampingan struktur kabinet dan membuat struktur kabinet bisa bekerja lebih efisien tidak mengintegrasikan beberapa departemen yang relatif punya task force sama.

Penunjukan Menko juga hendaknya memperhatikan kapasitas yang bersangkutan. Jika blue print periode ini fokus pada SDM maka secara otomatis penguatan nomenklatur dan struktur kabinet yang mengarah pada blue print SDM mesti dipikirkan secara matang dan bisa bekerja secara efisien.

"Penunjukan menteri menteri yang berusia muda juga harus tetap memperhatikan kapasitasnya, bukan hanya soal representasi kaum muda, pola representasi dari wilayah mana menteri mewakili juga harus dilihat aspek kapasitas yang bersangkutan, bukan hanya tergantung pada aspek keterwakilan wilayah saja," kata dia.