Pelaihari (ANTARA) - Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan H Sukamta menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2020 pada Rapat Paripurna DPRD Tanah Laut, Senin (15/7).
“Untuk penerimaan pendapatan daerah pada Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tanah Laut 2020 diproyeksikan sebesar Rp 1,2 triliun atau turun sebesar 14,79 persen dibanding dengan proyeksi penerimaan pendapatan APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp 1,4 triliun,”ujar Bupati TanaBaca juga: Bupati hadiri paripurna Lpj APBD 2018
h Laut H Sukamta.
Sedangkan untuk Rancangan KUA dan Rancangan PPAS belanja daerah tahun anggaran 2020, menurut dia, direncanakan sebesar Rp 1,5 triliun, bila dibandingkan tahun sebelumnya Rp 1,6 triliun, maka terjadi penurunan sebesar 2,98 persen.
Khusus rancangan KUA PPAS tahun 2020 untuk penerimaan pembiayaan daerah berupa SILPA, jelas dia, pada tahun anggaran sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp 348 miliar.
Penerimaan pembiayaan daerah dari SILPA tahun anggaran sebelumnya, terang dia, masih berupa perkiraan mengingat tahun anggaran 2019 masih berjalan.
“Penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi karena dalam KUA PPAS tahun 2020 anggaran pendapatan lebih kecil dari anggaran belanja, sehingga terjadi defisit sebesar Rp 317 miliar,” jelas Sukamta.
Dalam kesempatan itu, bupati mengharapkan, agar rancangan KUA dan PPAS dapat disetujui oleh DPRD Tanah Laut sesuai jadwal ditentukan.
Rapat paripurna tersebut juga dihadiri perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tanah Laut, para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Tanah Laut dan juga dihadiri 24 anggota DPRD Tanaha Laut dari total 35 anggota.
Bupati sampaikan KUA-PPAS 2020 ke dewan
Senin, 15 Juli 2019 16:15 WIB
Untuk penerimaan pendapatan daerah pada Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tanah Laut 2020 diproyeksikan sebesar Rp 1,2 triliun atau turun sebesar 14,79 persen dibanding dengan proyeksi penerimaan pendapatan APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp 1,4 tril