Paringin (ANTARA) - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, berikan masukan kepada pemerintah kabupaten berjuluk "Bumi Sanggam" dalam Paripurna DPRD, Raperda Tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan, Tahun Anggaran 2018, Selasa.
Disampaikan Hj Srie Huriyati, Hendaknya anggaran yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah digunakan secara efektif dan efisien serta kegiatan yang dianggarkan tepat sasaran.
Kemudian memperbanyak pendapatan daerah diluar dari sektor pertambangan. Berkaitan dengan penggabungan desa secepatnya diselesaikan karena akan mengganggu jalannya roda pemerintahan baik di desa, kecamatan maupun kabupaten.
"Kami dari Fraksi PPP meminta agar pemerintah daerah dan dinas terkait lebih intens terhadap industri kecil dan menengah, agar terbukanya lapangan pekerjaan yang tidak selalu membebani anggaran daerah melalui banyaknya tenaga kerja honor," paparnya.
Secara garis besar kami dari Fraksi PPP DPRD Kabupaten Balangan, berharap dengan adanya Rencana Peraturan Daerah Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018 ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya.
Sehingga pembangunan ekonomi kerakyatan di daerah, kemudian peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta peningkatan infrastruktur yang akan menjadi fokus prioritas daerah.
Dan juga kita semakin prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta terus memacu semangat pada diri kita dan semua pihak untuk lebih baik dan maksimal dalam menjalankan tugas serta melaksanakan pembangunan didaerah kedepannya.
"Kami tidak henti – hentinya selalu mengingatkan kepada pemerintah daerah agar kebijakan anggaran keuangan selalu diarahkan kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat kita," pungkasnya.
