Nusa Dua, (Antaranews Kalsel) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas) Bambang PS Brodjonegoro menyampaikan bahwa tantangan saat ini adalah menyertakan prinsip-prinsip SDGs dalam proses bisnis perusahaan kelapa sawit.
Ia mengatakan, kinerja produksi kelapa sawit Indonesia selama ini dihasilkan oleh sekitar 14,3 juta hektar perkebunan kelapa sawit, dengan pengusahaan perkebunan kelapa sawit sebagian besar dilakukan oleh swasta 54 persen dan masyarakat 41 persen.
“Dengan demikian, segala upaya pembangunan kelapa sawit Indonesia harus memperhatikan masukan dan peran dua stakeholder, yakni pihak swasta dan pekebun rakyat skala kecil,” katanya, katanya saat menyampaikan special address dalam IPOC 2018 and 2019 Price Outlook, Kamis (1/11).
Baca juga: Darmin Nasution : Pemerintah terus dorong peningkatan daya saing Sawit
Dijelaskan dia, peran kedua stakeholders utama ini sangat penting dalam penerapan prinsip “no one left behind” dan inklusivitas di sektor perkebunan kelapa sawit dalam pelaksanaan pelaksanaan TPB/SDGs.
Keterkaitan komitmen TPB/SDGs dengan pembangunan kelapa sawit sangat erat dan salah satu tantangan dalam pembangunan kelapa sawit adalah mengentaskan kemiskinan dan mengatasi isu ketimpangan pendapatan, bagi sekitar 16,2 juta orang yang bekerja langsung maupun tidak langsung di perkebunan kelapa sawit.
Dalam rangka meningkatkan produktivitas kelapa sawit, dibutuhkan adanya pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang lebih baik, diantara melalui kebijakan Biodiesel B20 (B20), serta memodernisasi good management practices.
Baca juga: GAPKI : Komitmen besar industri sawit terhadap SDGs
“Pembangunan kelapa sawit perlu juga ditempatkan pada konteks yang lebih luas yaitu agribisnis sebagai leading sector pembangunan nasional, di mana andil agribisnis memastikan pencapaian SDGs, dalam banyak dimensi lintas sektor,” katanya.
DItambahkan dia, kedepannya agar para pengusaha kelapa sawit dapat menyusun laporan keberlanjutan, yang memuat keberlanjutan dari sisi sosial, ekonomi dan lingkungan hidup sehingga suatu hari nanti dapat tercipta sustainable cooking oil of Indonesia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Ia mengatakan, kinerja produksi kelapa sawit Indonesia selama ini dihasilkan oleh sekitar 14,3 juta hektar perkebunan kelapa sawit, dengan pengusahaan perkebunan kelapa sawit sebagian besar dilakukan oleh swasta 54 persen dan masyarakat 41 persen.
“Dengan demikian, segala upaya pembangunan kelapa sawit Indonesia harus memperhatikan masukan dan peran dua stakeholder, yakni pihak swasta dan pekebun rakyat skala kecil,” katanya, katanya saat menyampaikan special address dalam IPOC 2018 and 2019 Price Outlook, Kamis (1/11).
Baca juga: Darmin Nasution : Pemerintah terus dorong peningkatan daya saing Sawit
Dijelaskan dia, peran kedua stakeholders utama ini sangat penting dalam penerapan prinsip “no one left behind” dan inklusivitas di sektor perkebunan kelapa sawit dalam pelaksanaan pelaksanaan TPB/SDGs.
Keterkaitan komitmen TPB/SDGs dengan pembangunan kelapa sawit sangat erat dan salah satu tantangan dalam pembangunan kelapa sawit adalah mengentaskan kemiskinan dan mengatasi isu ketimpangan pendapatan, bagi sekitar 16,2 juta orang yang bekerja langsung maupun tidak langsung di perkebunan kelapa sawit.
Dalam rangka meningkatkan produktivitas kelapa sawit, dibutuhkan adanya pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang lebih baik, diantara melalui kebijakan Biodiesel B20 (B20), serta memodernisasi good management practices.
Baca juga: GAPKI : Komitmen besar industri sawit terhadap SDGs
“Pembangunan kelapa sawit perlu juga ditempatkan pada konteks yang lebih luas yaitu agribisnis sebagai leading sector pembangunan nasional, di mana andil agribisnis memastikan pencapaian SDGs, dalam banyak dimensi lintas sektor,” katanya.
DItambahkan dia, kedepannya agar para pengusaha kelapa sawit dapat menyusun laporan keberlanjutan, yang memuat keberlanjutan dari sisi sosial, ekonomi dan lingkungan hidup sehingga suatu hari nanti dapat tercipta sustainable cooking oil of Indonesia.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018