Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK mengharapkan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan seluruh tingkat pemerintahan di Indonesia 

"Kami mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP 2023. Kami berharap laporan tersebut dapat menjadi acuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di seluruh tingkat pemerintahan," ujar Supian HK, Senin.

Wakil rakyat Kalsel tersebut mengemukakan apresiasi dan harapan itu sesudah menghadiri penyerahan LHP LKPP 2023 dari BPK RI kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta.

Pada kesempatan itu pula penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 dari BPK RI kepada Presiden Jokowi di Convention Center Jakarta, Senin (8/7/2024).

Supian HK yang terpilih kembali untuk ketiga kali menjadi anggota DPRD Kalsel berharap pula terjalin kerja sama yang lebih baik dan erat antara BPK dan pemerintah daerah dalam mengawasi dan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah agar semakin baik dan sesuai prinsip-prinsip "good governance" (tata kelola pemerintahan yang baik).

Harapan wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU/, Balangan dan Kabupaten Tabalong itu tentunya memberi gambaran positif dan optimis tentang masa depan pengelolaan keuangan negara, sekaligus menunjukkan komitmen DPRD provinsinya untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Ketua DPRD Kalsel H Supian HK bersama Gubernurnya H Sahbirin Noor dan Sekretaris Dewan provinsi tersebut, Muhammad Jaini saat menghadiri penyerahan LHP LKPP Tahun 2023 dari BPK RI kepada Presiden Jokowi di Jakarta Senin (8/7/2024). (ANTARA/HO- Humas Setwan Kalsel.)

Harapan Supian HK yang Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kalsel sejalan dengan pidato Ketua BPK RI Isma Yatun  yang juga berkomitmen mendukung good governance. 

Supian HK juga menyatakan bangga atas capaian atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-8 kali berturut-turut terhadap LKPP sejak Tahun 2016.

Menurut dia, keadaan tersebut bukti Anggaean Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  yang notabene meruapakn uang rakyat penggunaannya dengan baik.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel sendiri hingga 2023 sudah 11 kali berturut-turut mendapatkan predikat WTP, ungkapnya .

"Hal tersebut harus ditingkatkan dengan meningkatkan koordinasi maupun kolaborasi. Karena  kesuksesan pemerintah tidak lepas dari kesuksesan DPRD nya, begitu juga sebaliknya, kesuksesan DPRD juga tidak lepas dari kesuksesan Pemerintahnya," demikian Supian HK.

Menghadiri penyerahan LHP LKPP 2023 dari BPK RI kepada Presiden Jokowi tersebut Ketua DPRD Kalsel bersama Gubernurnya H Sahbirin Noor serta Sekretaris DPRD provinsi itu, Muhammad Jaini.

Pewarta: Syamsuddin Hasan

Editor : Gunawan Wibisono


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024