Kalangan DPRD Kotabaru Kalimantan Selatan mendorong Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) untuk memanfaatkan lahan yang belum dikelola atau lahan tidur untuk menjadi lahan produktif guna mendukung program ketahanan pangan di wilayah setempat.
Wakil ketua DPRD M. Arif mengharapkan masalah tersebut pada saat membacakan hasil catatan laporan akhir proses pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) 2025-2045.
"Program yang sudah direncanakan hendaknya di tindak lanjuti untuk memaksimalkan program ketahanan pangan di Kotabaru," kata M.Arif di Kotabaru, Selasa.
Ia menyampaikan, banyak program cetak sawah kini menjadi lahan tidur tidak digarap masyarakat.
"Semua karena terkendala pengendalian hama, pengairan serta pembinaan dari pemerintah daerah yang masih kurang suport kepada petani," ujarnya.
Selain itu, kalangan DPRD juga menyampaikan catatan perihal kurangnya perhatian Pemerintah Daerah kepada petani sawit.
Sehingga banyak petani sawit yang merasakan harga penjualan tersebut jauh dari harga normal, padahal biaya perawatanya tinggi.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kotabaru Saperiani mengatakan, di tahun 2024 Pemkab Kotabaru melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kotabaru melaksanakan Kegiatan Peningkatan Mutu Intensifikasi (Agrobisnis Padi Sawah) seluas 100 hektar.
Kegiatan itu dilaksanakan di lima desa pada lima kecamatan, dan agrobisnis jagung seluas 20 hektar yang dilaksanakan di dua desa,"kata Saperiani.
Ia menjelaskan, Salah satunya adalah Kegiatan Peningkatan Mutu Intensifikasi (Agrobisnis Padi Sawah) seluas 20 hektar di Kelompok Tani Berkat Usaha Mandiri Desa Berangas Kecamatan Pulau Laut Timur.
"kami juga memberikan bantuan terhadap kelompok berupa benih padi unggul beserta sarana pendukung lainnya yaitu pupuk dan obat-obatan sebanyak 11 jenis," ujarnya.
Saperiani berharap, dengan menggunakan benih unggul dan pupuk serta obat-obatan yang tepat dan berimbang dapat meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Wakil ketua DPRD M. Arif mengharapkan masalah tersebut pada saat membacakan hasil catatan laporan akhir proses pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) 2025-2045.
"Program yang sudah direncanakan hendaknya di tindak lanjuti untuk memaksimalkan program ketahanan pangan di Kotabaru," kata M.Arif di Kotabaru, Selasa.
Ia menyampaikan, banyak program cetak sawah kini menjadi lahan tidur tidak digarap masyarakat.
"Semua karena terkendala pengendalian hama, pengairan serta pembinaan dari pemerintah daerah yang masih kurang suport kepada petani," ujarnya.
Selain itu, kalangan DPRD juga menyampaikan catatan perihal kurangnya perhatian Pemerintah Daerah kepada petani sawit.
Sehingga banyak petani sawit yang merasakan harga penjualan tersebut jauh dari harga normal, padahal biaya perawatanya tinggi.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kotabaru Saperiani mengatakan, di tahun 2024 Pemkab Kotabaru melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kotabaru melaksanakan Kegiatan Peningkatan Mutu Intensifikasi (Agrobisnis Padi Sawah) seluas 100 hektar.
Kegiatan itu dilaksanakan di lima desa pada lima kecamatan, dan agrobisnis jagung seluas 20 hektar yang dilaksanakan di dua desa,"kata Saperiani.
Ia menjelaskan, Salah satunya adalah Kegiatan Peningkatan Mutu Intensifikasi (Agrobisnis Padi Sawah) seluas 20 hektar di Kelompok Tani Berkat Usaha Mandiri Desa Berangas Kecamatan Pulau Laut Timur.
"kami juga memberikan bantuan terhadap kelompok berupa benih padi unggul beserta sarana pendukung lainnya yaitu pupuk dan obat-obatan sebanyak 11 jenis," ujarnya.
Saperiani berharap, dengan menggunakan benih unggul dan pupuk serta obat-obatan yang tepat dan berimbang dapat meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024