Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi lingkungan hidup serta perumahan rakyat uji komparasi terkait program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ke Provinsi Jawa Timur (Jatim).
"Kita mendorong Pemerintah Provinsi Kalsel untuk menangani RTLH antara lain dengan studi komparasi sebagai perbandingan dan buat bahan masukkan," ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel Gusti Abidinsyah saat dikonfirmasi di Banjarmasin, Rabu.
Ia menerangkan Komisi III DPRD Kalsel menyasar studi komparasi ke Jatim, karena provinsi itu tergolong baik menjalankan program RTLH.
"Kita berupaya untuk mensejahterakan masyarakat Banua pada berbagai aspek, seperti rehabilitasi RTLH serta mitigasi bencana dan lainnya," ujar Abidinsyah.
Abidinsyah mengungkapkan Kalsel termasuk salah satu daerah di Indonesia yang rawan bencana alam, seperti banjir dan longsor sehingga perlu menjalankan program rehabilitasi atau renovasi rumah relatif lebih baik dan tahan terhadap bencana agar mengurangi kerugian dan kerusakan.
"Alhamdulillah, kita mendapat banyak masukkan dari Kota Surabaya yang dapat mempercepat pencapaian target dengan memperkuat fungsi pengawasan," ujar Abidiansyah.
Abidiansyah menuturkan DPRD Provinsi Kalsel mengupayakan agar Pemprov Kalsel bisa menganggarkan dana lebih untuk biaya perbaikan per rumah yang dilengkapi sanitasi.
Baca juga: DPRD Kalsel gali informasi "desa cerdas" di Jabar
Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan tanda mata kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Selasa (11/6/2024). (ANTARA/HO-Humas Setwan Kalsel)
Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Jatim Akmarawita Kadir menuturkan Pemerintah Kota Surabaya menggulirkan program bedah rumah tidak layak huni "Tutilahu".
Kadir menerangkan program tersebut berjalan sudah sejak lama dan terus berkelanjutan di Kota Surabaya.
"Di Surabaya, Alhamdulillah lancar jadi rata-rata lebih dari 1.000 unit per tahun, namun masih kurang karena masih banyak yang membutuhkan. Jadinya Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan pemerintah pusat agar lebih efektif pelaksanaannya," tutur Kadir.
