Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS ) DPRD Kalimantan Selatan Firman Yusi mendukung perubahan status Balai Latihan Kerja (BLK) Banjarbaru, namun mengharapkan agar tetap efektif meningkatkan sumber daya manusia atau SDM provinsinya.
"Kita dukung perubahan status BLK Provinsi Kalsel menjadi Badan Layanan Umum Daerah Balai Latihan Kerja (BLUD BLK). Namun tetap efektif meningkatkan SDM setempat," tegas Firman Yusi di Banjarmasin, Kamis.
Firman Yusi yang juga Sekretaris Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel serta membidangi ketenagakerjaan menyatakan itu sehubungan usui perubahan status menyikapi terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
"Karena PP 35/2023 memerintahkan agar pungutan retribusi dalam pelayanan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah ditiadakan. Usulan perubahan ini menguat setelah BLK Kalsel bersama Komisi IV DPRD Kalsel berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri terkait PP tersebut beberapa waktu lalu," ujarnya.
Ia menambahkan, perubahan status tersebut harus sebelum 4 Januari 2024 dengan tujuannya biar tetap efektif meningkatkan SDM Kalsel.
Alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang berkampus di Banjarbaru itu mengapresiasi berbagai inisiatif BLK Kalsel, terutama dalam upayanya menggandeng pihak swasta dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan pelatihan.
"Tapi dengan terbitnya PP 35/2023 kerja sama yang sudah diupayakan akan terganggu, maka agar kerja sama tersebut nanti dapat tetap dilaksanakan dengan baik Tahun 2024, solusinya sesegera mungkin mengubah status menjadi BLUD,” tambahnya.
Untuk mengejar 4 Januari 2024 tersebut Komisi IV DPRD Kalsel berharap agar anggaran buat keperluan perubahan status dapat lebih maksimal dalam APBD Perubahan Tahun 2023.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong tersebut, hal yang tidak kalah penting melakukan revitalisasi terhadap fasilitas BLK itu sendiri.
"Pasalnya kalau kita lihat, fasilitas yang dimiliki BLK sekarang cukup memprihatinkan dan sudah seharusnya segera dilakukan revitalisasi. Peralatan prakteknya rata-rata sudah cukup berumur dan secara teknologi sudah ketinggalan" ujar Firman .
Ia menegaskan, revitalisasi tersebut mutlak agar SDM yang BLK siapkan nanti benar-benar siap menghadapi tantangan terkini di dunia kerja.
Meski berubah status menjadi BLUD, Firman tetap berharap BLK menjadi tumpuan utama masyarakat miskin di Kalsel dalam meningkatkan kapasitasnya yang tentu ujungnya adalah pemberdayaan masyarakat.
“Setelah menjadi BLUD, maka Pemerintah Provinsi harus menyediakan anggaran khusus bagi masyarakat miskin untuk mengakses berbagai pelatihan yang tersedia di sana dengan beban biaya pada APBD provinsi, didampingi melanjutkan usaha untuk memperkuat peran swasta melalui program CSR mereka,” demikian Firman Yusi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023
"Kita dukung perubahan status BLK Provinsi Kalsel menjadi Badan Layanan Umum Daerah Balai Latihan Kerja (BLUD BLK). Namun tetap efektif meningkatkan SDM setempat," tegas Firman Yusi di Banjarmasin, Kamis.
Firman Yusi yang juga Sekretaris Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel serta membidangi ketenagakerjaan menyatakan itu sehubungan usui perubahan status menyikapi terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
"Karena PP 35/2023 memerintahkan agar pungutan retribusi dalam pelayanan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah ditiadakan. Usulan perubahan ini menguat setelah BLK Kalsel bersama Komisi IV DPRD Kalsel berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri terkait PP tersebut beberapa waktu lalu," ujarnya.
Ia menambahkan, perubahan status tersebut harus sebelum 4 Januari 2024 dengan tujuannya biar tetap efektif meningkatkan SDM Kalsel.
Alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang berkampus di Banjarbaru itu mengapresiasi berbagai inisiatif BLK Kalsel, terutama dalam upayanya menggandeng pihak swasta dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan pelatihan.
"Tapi dengan terbitnya PP 35/2023 kerja sama yang sudah diupayakan akan terganggu, maka agar kerja sama tersebut nanti dapat tetap dilaksanakan dengan baik Tahun 2024, solusinya sesegera mungkin mengubah status menjadi BLUD,” tambahnya.
Untuk mengejar 4 Januari 2024 tersebut Komisi IV DPRD Kalsel berharap agar anggaran buat keperluan perubahan status dapat lebih maksimal dalam APBD Perubahan Tahun 2023.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong tersebut, hal yang tidak kalah penting melakukan revitalisasi terhadap fasilitas BLK itu sendiri.
"Pasalnya kalau kita lihat, fasilitas yang dimiliki BLK sekarang cukup memprihatinkan dan sudah seharusnya segera dilakukan revitalisasi. Peralatan prakteknya rata-rata sudah cukup berumur dan secara teknologi sudah ketinggalan" ujar Firman .
Ia menegaskan, revitalisasi tersebut mutlak agar SDM yang BLK siapkan nanti benar-benar siap menghadapi tantangan terkini di dunia kerja.
Meski berubah status menjadi BLUD, Firman tetap berharap BLK menjadi tumpuan utama masyarakat miskin di Kalsel dalam meningkatkan kapasitasnya yang tentu ujungnya adalah pemberdayaan masyarakat.
“Setelah menjadi BLUD, maka Pemerintah Provinsi harus menyediakan anggaran khusus bagi masyarakat miskin untuk mengakses berbagai pelatihan yang tersedia di sana dengan beban biaya pada APBD provinsi, didampingi melanjutkan usaha untuk memperkuat peran swasta melalui program CSR mereka,” demikian Firman Yusi.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023