Pemerintah Kota Banjarmasin berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait pengawasan terhadap perdagangan pakaian bekas impor (thrifting) yang marak di pasar.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Rakhman mengungkapkan saat ini masih melakukan pengawasan terhadap pakaian thrifting yang beredar di pasar terutama produk impor.
Baca juga: ASN Pemkot Banjarmasin wajib pakai seragam produk lokal
“Kita melakukan pengawasan dan pendampingan bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, karena kita sifatnya hanya mengawasi jadi tidak ada penindakan seperti yang terjadi di Jakarta,” ucap Rakhman.
Saat ini, Rakhman menuturkan belum ada arahan khusus dari pemerintah pusat untuk menindak terhadap pedagang yang masih menjual pakaian thrifting.
“Sampai saat ini belum ada surat pendampingan untuk melakukan penindakan dan penertiban pakaian thrifting produk impor di Kota Banjarmasin,” tuturnya.
Sementara aturan terkait larangan impor pakaian bekas telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022.
Dalam beberapa waktu lalu, pemerintah pusat telah melakukan penertiban dan penindakan terhadap pakaian thrifting produk impor.
Baca juga: Pakaian eks luar negeri laris di Pasar Tungging Banjarmasin
Pemerintah pusat melalui Kementerian terkait memusnahkan dengan cara pembakaran terhadap pakaian bekas yang dianggap menyalahi peraturan pemerintah.
Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian memastikan belum ada penindakan, penertiban dan pembakaran terhadap pakaian thrifting produk impor.
Sementara itu, para pedagang pakaian thrifting di Kota Banjarmasin juga mengatakan tidak ada penindakan penertiban terhadap pakaian thrifting yang diperdagangkan.
“Kita diizinkan Pemerintah Kota menjual produk yang sudah kita simpan, namun kita diawasi agar tidak melakukan pemesanan secara besar-besaran dari luar kota lagi,” ucap salah seorang pedagang yang tidak ingin namanya disebutkan.
Baca juga: Pakaian bekas import disenangi pembeli di Banjarmasin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Rakhman mengungkapkan saat ini masih melakukan pengawasan terhadap pakaian thrifting yang beredar di pasar terutama produk impor.
Baca juga: ASN Pemkot Banjarmasin wajib pakai seragam produk lokal
“Kita melakukan pengawasan dan pendampingan bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, karena kita sifatnya hanya mengawasi jadi tidak ada penindakan seperti yang terjadi di Jakarta,” ucap Rakhman.
Saat ini, Rakhman menuturkan belum ada arahan khusus dari pemerintah pusat untuk menindak terhadap pedagang yang masih menjual pakaian thrifting.
“Sampai saat ini belum ada surat pendampingan untuk melakukan penindakan dan penertiban pakaian thrifting produk impor di Kota Banjarmasin,” tuturnya.
Sementara aturan terkait larangan impor pakaian bekas telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022.
Dalam beberapa waktu lalu, pemerintah pusat telah melakukan penertiban dan penindakan terhadap pakaian thrifting produk impor.
Baca juga: Pakaian eks luar negeri laris di Pasar Tungging Banjarmasin
Pemerintah pusat melalui Kementerian terkait memusnahkan dengan cara pembakaran terhadap pakaian bekas yang dianggap menyalahi peraturan pemerintah.
Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian memastikan belum ada penindakan, penertiban dan pembakaran terhadap pakaian thrifting produk impor.
Sementara itu, para pedagang pakaian thrifting di Kota Banjarmasin juga mengatakan tidak ada penindakan penertiban terhadap pakaian thrifting yang diperdagangkan.
“Kita diizinkan Pemerintah Kota menjual produk yang sudah kita simpan, namun kita diawasi agar tidak melakukan pemesanan secara besar-besaran dari luar kota lagi,” ucap salah seorang pedagang yang tidak ingin namanya disebutkan.
Baca juga: Pakaian bekas import disenangi pembeli di Banjarmasin
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023