Sekretaris Daerah (Sekda) Hulu Sungai Selatan (HSS), H Muhammad Noor mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022 melalui konferensi video dari Ruang Media Center, Sekretariat Daerah HSS.
Rakor diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, H. Suhajar Diantoro, didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, A. Fatoni dan Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah.
"Kami meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda), agar dapat terus fokus dalam upaya percepatan realisasi APBD," kata Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro dalam sambutan, Senin (20/6).
Baca juga: HSS raih Top 5 pengelolaan pengaduan pelayanan publik Kemenpan-RB
Dijelaskan dia, Ini juga perlu mendapat perhatian secara secara serius, untuk lebih meningkatkan atau lebih mempercepat yaitu penyerapan APBD TA 2022.
Dirjen Bina Keuangan Daera, A. Fatoni, mengatakan percepatan realisasi APBN dan APBD akan berperan penting bagi pemulihan ekonomi pelaksanaan pembangunan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Realisasi penyerapan APBD Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota se-Indonesia telah mengalami sedikit kenaikan, berdasarkan data per 31 Mei 2022.
"Diketahui bahwa realisasi belanja secara agregat atau rata-rata provinsi, kabupaten dan kota berada pada angka 21,43 persen, di mana provinsi sebesar 23,96 persen dan kabupaten/kota 20,37 persen," katanya.
Baca juga: Pemkab HSS rakor antisipasi dan kesiapsiagaan Karhutla
Rakor sdiharapkan dapat makin memperkuat koordinasi dan sinergi dalam upaya mendorong percepatan realisasi atau penyerapan APBD Tahun Anggaran 2022.
Sebagai bagian dari upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi pelaksanaan pembangunan peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.
Turut hadir, para sekretaris daerah provinsi, kabupaten, dan Kota se-Indonesia, sejumlah kepala perangkat daerah terkait, seperti kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepala Dinas PUTR, Inspektur, Bappelitbangda, dan Kepala Bagian Ekonomi dan pembangunan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Rakor diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, H. Suhajar Diantoro, didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, A. Fatoni dan Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah.
"Kami meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda), agar dapat terus fokus dalam upaya percepatan realisasi APBD," kata Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro dalam sambutan, Senin (20/6).
Baca juga: HSS raih Top 5 pengelolaan pengaduan pelayanan publik Kemenpan-RB
Dijelaskan dia, Ini juga perlu mendapat perhatian secara secara serius, untuk lebih meningkatkan atau lebih mempercepat yaitu penyerapan APBD TA 2022.
Dirjen Bina Keuangan Daera, A. Fatoni, mengatakan percepatan realisasi APBN dan APBD akan berperan penting bagi pemulihan ekonomi pelaksanaan pembangunan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Realisasi penyerapan APBD Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota se-Indonesia telah mengalami sedikit kenaikan, berdasarkan data per 31 Mei 2022.
"Diketahui bahwa realisasi belanja secara agregat atau rata-rata provinsi, kabupaten dan kota berada pada angka 21,43 persen, di mana provinsi sebesar 23,96 persen dan kabupaten/kota 20,37 persen," katanya.
Baca juga: Pemkab HSS rakor antisipasi dan kesiapsiagaan Karhutla
Rakor sdiharapkan dapat makin memperkuat koordinasi dan sinergi dalam upaya mendorong percepatan realisasi atau penyerapan APBD Tahun Anggaran 2022.
Sebagai bagian dari upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi pelaksanaan pembangunan peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.
Turut hadir, para sekretaris daerah provinsi, kabupaten, dan Kota se-Indonesia, sejumlah kepala perangkat daerah terkait, seperti kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepala Dinas PUTR, Inspektur, Bappelitbangda, dan Kepala Bagian Ekonomi dan pembangunan.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022