Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama mengatakan ada enam strategi pemberantasan korupsi.
Ia mengatakan itu saat gelar koordinasi program pemberantasan korupsi di Rumah Banjar (Gedung DPRD Kalimantan Selatan), ujar Humas Sekretariat Dewan (,Setwan) provinsi setempat melalui WA-nya Rabu (16/6/22) malam.
Bahtiar Ujang Purnama mengatakan di antara enam strategi pemberantasan korupsi adalah peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara, pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi.
Selain itu, penguatan budaya anti korupsi, penegakan hukum yang konsisten dan terpadu, penguatan kepemimpinan, serta penguatan pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah dan proses pembangunan.
Menurut dia, semua itu perlu adanya peran DPRD, antara lain komitmen dukungan program pemberantasan korupsi integritas,
"Selain itu, bersama kepala daerah menyusun dan menyetujui APBD, membuat kebijakan strategis, dan ikut serta melakukan pengawasan secara aktif," ujarnya..
Pertemuan antara Tim Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pimpinan/anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Rabu (15/6/22);hingga sore hari. (Istimewa/Humas Setwan Kalsel.)
DPRD Kalsel menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi atas pelaksanaan Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi yang bertempat di Aula Ismail Abdullah Gedung DPRD Kalsel Lt. 4, Rabu (15/6) hingga sore hari.
Ketua DPRD Kalsel Dr. (HC) H. Supian HK, SH., MH.dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kehadiran KPK di Bumi Lambung Mangkurat serta meyakini bahwa semua punya kesamaan pandangan untuk mencegah dan memberantas korupsi.
"DPRD Provinsi Kalsel juga terus berupaya mencegah berbagai potensi korupsi melalui fungsi pengawasan. Kami juga berupaya memastikan dan mengawal Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD) yang berasal dari uang rakyat," tegasnya.
Pertemuan antara Tim Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pimpinan/anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Rabu (15/6/22);hingga sore hari. (Istimewa/Humas Setwan Kalsel.)
"Kami ingin agar anggaran digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sertai dengan moralitas yang baik,"ucap politikus Partai Golkar itu.
Dalam kegiatan tersebut, hadir anggota DPRD Kalsel,juga dari KPK Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, serta Kepala Satuan Tugas Korsupwil III Uding Juharudin, dan Spesialis Koordinasi dan Supervisi KPK Ben Hardy Saragih.
