Warga masyarakat Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan (Kalsel) mengharapkan solusi terhadap permasalahan pertanian yang bertahun-tahun tak bisa produksi.
Permasalahan warga "Bumi Saraba Kawa" Tabalong itu mereka sampaikan pertemuan dengan pimpinan/anggota DPRD Kalsel bersama instansi terkait di Banjarmasin, Kamis (2/6) siang.
Dalam pertemuan yang juga menghadirkan PT Adaro Indonesia - sebuah perusahaan pertambangan batu bara generasi pertama di Kalsel tersebut, dari forum koordinasi antardesa menyampaikan hektaran (ha) tergenang air sehingga tidak bisa produksi.
"Genangan air itu sejak Tahun 2015 dengan kondisi air relatif bening/tidak keruh seperti keaadan banjir," ungkap Koordinator Forum Koordinssi Antardesa Bumi Saraba Kawa Tabalong tersebut Aud Tahyudin.
"Padahal saat bisa produksi menghasilkan padi satu ton/ha. Tapi selama tujuh tahun terakhir ketiadaan produksi padi ribuan ton," ungkapnya.
Oleh itulah bersama unsur pemerintah kabupaten (Pemkab) Tabalong mendatangi DPRD Kalsel untuk memfasilitasi buat mengatasi permasalahan pertanian warga masyarakat setempat.
"Kami sudah berusaha, tetapi tidak membuahkan hasil, kedalaman air tetap tinggi, bahkan pada bagian tertentu mencapai satu meter," ucap Auh.
Sementara dari pihak Adaro menyangkal permasalahan tersebut sebagai dampak dari kegiatan perusahaanya yang sudah sejak lama beroperasi di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan, Kalsel.
Namun kalau hasil penelitian membuktikan bahwa permasalahan lahan pertanian warga masyarakat Tabalong itu dampak dari perusahaan pertambangan batu bara tersebut, dia bersedia melakukan penanggulangan.
Sedangkan dari anggota DPRD Kalsel meminta penelitian secermat atau seseksama mungkin terhadap permasalahan-permasalahan tersebut agar dalam menindaklanjuti seperti menggunakan anggaran tidak sia-sia.
Awal pertemuan memimpin rapat Ketua DPRD Kalsel Dr (HC) H Supian HK SH MH, tapi karena ada kegiatan lain, memimpin selanjutnya anggota Komisi II Dr H Karlie Hanafi Kalianda SH MH.
Di antara anggota Press Room DPRD Kalsel menyayangkan masalah yang cukup urgen baru sekarang terungkap atau melakukan pembicaraan/pembahasan.
"Apakah selama delapan tahun anggota DPRD Kalsel yang notabene daerah pemilihan (Dapil) tidak pernah reses ke daerah tersebut," ujar anggota Press Room Dewan provinsi itu.
Anggota Komisi II DPRD Kalsel H Karlie Hanafi Kalianda saat memimpin pertemuan dengan warga masyarakat Kabupaten Tabalong yang disertai unsur pemerintah kabupaten setempat di Banjarmasin, Kamis (2/6/22). (Syamsuddin Hasan)
