Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) HSS Tahun 2023, di pendopo bupati.
Kepala Bappelitbangda HSS, M. Arliyan Syahrial, di Kandangan, Rabu (23/2), mengatakan kegiatan ini untuk memperoleh masukan dan saran dari pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD HSS Tahun 2023.
"Serta untuk menyepakati permasalahan dan isu strategis, prioritas, dan sasaran pembangunan daerah," katanya, saat menyampaikan laporan kegiatan.
Dijelaskan dia, dilakukan sebagai tahapan lanjutan setelah sebelumnya dilaksanakan pra Musrenbang pada tingkat desa dan kelurahan, lalu dilanjutkan Musrenbang tingkat kecamatan yang di laksanakan di 11 Kecamatan secara bergiliran, yang dilaksanakan dari tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan 21 Februari 2022.
Baca juga: Wabup HSS buka musrenbang Kecamatan Kalumpang
Pada rangkaian pelaksanaan kegiatan tersebut diperoleh daftar pendek sebanyak 344 usulan, dan daftar panjang sebanyak 1378 usulan yang telah diinput dan diverifikasi melalui aplikasi Sistem Informasi Musrenbang Terpadu (SI MADU).
Kemudian juga akan dirangkai dengan penyampaian prioritas pembangunan Provinsi Kalsel dari Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmiyanti Janoezir.
Bupati HSS H Achmad Fikry, mengatakan menyambut baik atas terlaksananya kegiatan ini, sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mana selaras dengan harapan bahwa dalam penyusunan RKPD perlu mendapatkan masukan dan saran dari para pemangku kepentingan.
"Masukan-masukan yang diterima agar dapat disempurnakan untuk membentuk rancangan musrenbang kabupaten, karena tahun terakhir masa jabatan RPJMD 2018-2023, maka angka kuantitatif maupun kualitatif harus bisa tercapai," katanya.
Baca juga: Bupati HSS sampaikan akhir evaluasi SAKIP
Menurut dia, yang bagus untuk dapat dipertahankan, yang belum mari dipacu, serta semanya semua sangat tergantung nantinya pada kemampuan keuangan daerah.
Paparan materi tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disampaikan narasumber dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Yudhi Timor Bimo Prakoso.
Selanjutnya, mendengarkan beberapa tanggapan di antaranya dari instansi vertikal di HSS, tanggapan dari organisasi masyarakat, lembaga, atau perguruan tinggi, dan terakhir tanggapan dari DPRD HSS, ditutup dengan Penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik.
Turut hadir, Sekretaris Daerah, H. Muhammad Noor , Forkopimda HSS, para asisten, staf ahli, Ketua TP PKK HSS, para kepala OPD, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Camat, MUI, ormas, Organisasi Kewanitaan, organisasi profesi, perwakilan desa, dunia usaha, LSM, sekolah dan ponpes, serta Forum Anak Daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Kepala Bappelitbangda HSS, M. Arliyan Syahrial, di Kandangan, Rabu (23/2), mengatakan kegiatan ini untuk memperoleh masukan dan saran dari pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD HSS Tahun 2023.
"Serta untuk menyepakati permasalahan dan isu strategis, prioritas, dan sasaran pembangunan daerah," katanya, saat menyampaikan laporan kegiatan.
Dijelaskan dia, dilakukan sebagai tahapan lanjutan setelah sebelumnya dilaksanakan pra Musrenbang pada tingkat desa dan kelurahan, lalu dilanjutkan Musrenbang tingkat kecamatan yang di laksanakan di 11 Kecamatan secara bergiliran, yang dilaksanakan dari tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan 21 Februari 2022.
Baca juga: Wabup HSS buka musrenbang Kecamatan Kalumpang
Pada rangkaian pelaksanaan kegiatan tersebut diperoleh daftar pendek sebanyak 344 usulan, dan daftar panjang sebanyak 1378 usulan yang telah diinput dan diverifikasi melalui aplikasi Sistem Informasi Musrenbang Terpadu (SI MADU).
Kemudian juga akan dirangkai dengan penyampaian prioritas pembangunan Provinsi Kalsel dari Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmiyanti Janoezir.
Bupati HSS H Achmad Fikry, mengatakan menyambut baik atas terlaksananya kegiatan ini, sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mana selaras dengan harapan bahwa dalam penyusunan RKPD perlu mendapatkan masukan dan saran dari para pemangku kepentingan.
"Masukan-masukan yang diterima agar dapat disempurnakan untuk membentuk rancangan musrenbang kabupaten, karena tahun terakhir masa jabatan RPJMD 2018-2023, maka angka kuantitatif maupun kualitatif harus bisa tercapai," katanya.
Baca juga: Bupati HSS sampaikan akhir evaluasi SAKIP
Menurut dia, yang bagus untuk dapat dipertahankan, yang belum mari dipacu, serta semanya semua sangat tergantung nantinya pada kemampuan keuangan daerah.
Paparan materi tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disampaikan narasumber dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Yudhi Timor Bimo Prakoso.
Selanjutnya, mendengarkan beberapa tanggapan di antaranya dari instansi vertikal di HSS, tanggapan dari organisasi masyarakat, lembaga, atau perguruan tinggi, dan terakhir tanggapan dari DPRD HSS, ditutup dengan Penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik.
Turut hadir, Sekretaris Daerah, H. Muhammad Noor , Forkopimda HSS, para asisten, staf ahli, Ketua TP PKK HSS, para kepala OPD, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Camat, MUI, ormas, Organisasi Kewanitaan, organisasi profesi, perwakilan desa, dunia usaha, LSM, sekolah dan ponpes, serta Forum Anak Daerah.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022