Wali Kota Banjarbaru Wartono audiensi dengan pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) tingkat SMP/MTs Kota Banjarbar dalam rangka perkenalan dan silaturahmi.
Pengurus MKKS dipimpin Ketua Undi Sukarya diterima wawali di ruang tamu utama wali kota, Senin dan menyampaikan permasalahan terkait Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang diputuskan ditunda.
"Kami sudah mendapat penjelasan wali kota melalui video yang beredar namun orang tua siswa yang mungkin belum menerima informasi langsung sehingga bertanya-tanya kapan PTM diterapkan," ujar Undi.
Menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Banjarbaru itu, sekolah sendiri sudah mendapat supervisi terkait kesiapan melaksanakan PTM yang dilakukan Satgas COVID-19 tetapi masih belum menerima hasilnya.
"Kami belum menerima hasil resmi apakah sekolah-sekolah yang sudah di supervisi memenuhi syarat atau tidak melaksanakan PTM. Jika dinilai belum memenuhi syarat maka bisa segera melengkapi kekurangan," ucapnya.
Diharapkan pula, Satgas COVID-19 yang terdiri dari tim terpadu dapat mengecek MTs yang tersebar di Kota Banjarbaru dalam rangka kesiapannya melaksanakan PTM sehingga jika ada kekurangan bisa dibenahi.
Wakil Wali Kota Wartono mengatakan, keputusan terkait PKM dibicarakan bersama Forkopimda maupun dinas dan instansi terkait lain seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan serta Satgas COVID-19 setempat.
"Kita semua tidak ingin muncul cluster baru di dunia pendidikan dan keluarga akibat dampak PTM sehingga harus hati-hati dan bijak dalam mengambil setiap keputusan terkait belajar mengajar di sekolah itu," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Pengurus MKKS dipimpin Ketua Undi Sukarya diterima wawali di ruang tamu utama wali kota, Senin dan menyampaikan permasalahan terkait Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang diputuskan ditunda.
"Kami sudah mendapat penjelasan wali kota melalui video yang beredar namun orang tua siswa yang mungkin belum menerima informasi langsung sehingga bertanya-tanya kapan PTM diterapkan," ujar Undi.
Menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Banjarbaru itu, sekolah sendiri sudah mendapat supervisi terkait kesiapan melaksanakan PTM yang dilakukan Satgas COVID-19 tetapi masih belum menerima hasilnya.
"Kami belum menerima hasil resmi apakah sekolah-sekolah yang sudah di supervisi memenuhi syarat atau tidak melaksanakan PTM. Jika dinilai belum memenuhi syarat maka bisa segera melengkapi kekurangan," ucapnya.
Diharapkan pula, Satgas COVID-19 yang terdiri dari tim terpadu dapat mengecek MTs yang tersebar di Kota Banjarbaru dalam rangka kesiapannya melaksanakan PTM sehingga jika ada kekurangan bisa dibenahi.
Wakil Wali Kota Wartono mengatakan, keputusan terkait PKM dibicarakan bersama Forkopimda maupun dinas dan instansi terkait lain seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan serta Satgas COVID-19 setempat.
"Kita semua tidak ingin muncul cluster baru di dunia pendidikan dan keluarga akibat dampak PTM sehingga harus hati-hati dan bijak dalam mengambil setiap keputusan terkait belajar mengajar di sekolah itu," katanya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021