Banjarbaru (ANTARA) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan pada 2024 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp90,7 miliar karena belanja daerah lebih besar dibandingkan pendapatan.
Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono di Banjarbaru, Rabu, mengatakan, defisit puluhan miliar rupiah itu akan ditutupi pembiayaan daerah dari sisa lebih anggaran (Silpa) dan pengeluaran anggaran.
"Defisit APBD 2024 diproyeksikan sebesar Rp90,7 miliar yang akan ditutupi dana sisa lebih anggaran tahun lalu sebesar Rp90,2 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp19,4 miliar," ujar Wartono.
Menurut Wartono, pihaknya sudah menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2024 kepada DPRD pada Rapat Paripurna di Gedung Dewan, Selasa kemarin.
Wartono menuturkan KUA-PPAS itu akan menjadi acuan bagi Pemkot Banjarbaru melaksanakan program 2024 dan masih menunggu pengesahan DPRD sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan.
"KUA-PPAS akan menjadi acuan bagi seluruh SKPD di lingkup Pemkot Banjarbaru untuk melaksanakan berbagai program dan diharapkan pembahasan bersama DPRD lancar dan sesuai target," ungkapnya.
Dikatakan Wartono, penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 menganggarkan program kepala daerah, yakni program Maju, Agamis dan Sejahtera yang dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah.
Dijelaskan Wartono, program "Juara" yang masuk dalam visi-misi itu mulai dari pelayanan berbasis teknologi, "homecare", beasiswa pendidikan tinggi, RT Mandiri, "urban farming" hingga peningkatan kesejahteraan.
"Tema pembangunan tahun 2024 yakni pemantapan infrastruktur dan sosial daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dalam kerangka IKN," ungkap Wartono.
Wartono menjelaskan rencana pembangunan Banjarbaru 2024 melaksanakan prioritas pembangunan guna mencapai target yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 dengan sasaran tiga indikator makro.
Disebutkan Wartono, tiga sasaran indikator makro yakni pertumbuhan ekonomi ditarget 5,35-6,20 persen, penurunan angka kemiskinan jadi 4,10 persen, hingga IPM ditarget 79,78-80,05 dan gini ratio 0,301.
Disampaikan Wartono pula, proyeksi APBD 2024 dari sisi pendapatan sebesar Rp1,27 triliun dengan rincian PAD sebesar Rp316,8 miliar dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp962,8 miliar.
Kemudian, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp1,37 triliun dengan rincian belanja operasi sebesar Rp1,06 triliun dan belanja modal/kegiatan sebesar Rp293,2 miliar dan belanja tidak terduga Rp12,4 miliar.
Baca juga: Banjarbaru alokasikan penanganan banjir Rp70 miliar pada APBD 2023
