Banjarmasin, 23/6 (Antara) - Pimpinan DPRD Kalimantan Selatan enggan berkomentar mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah provinsi setempat tahun anggaran 2013.
Sebagaimana penuturan Wakil Ketua DPRD Kalsel H Riswandi kepada wartawan di Banjarmasin, Senin, mengajak menunggu LHP BPK Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) provinsi setempat 2013.
"Kita tunggu dululah penyampaian LHP BPK tersebut, yang dijadwalkan pada rapat paripurna istemewa DPRD Kalsel, 30 Juni 2014," ajak anggota DPRD dua periode tingkat provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota itu.
"Apapun hasil audit BPK nanti, berarti itulah yang terbaik dan sebagai pembelajaran agar ke depan lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah," lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Ketika ditanya apa ada bocoran mengenai LHP tersebut, dia menyatakan, tidak ada menerima informasi apapun, apakah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
"Karena ranah pengurusan LHP tersebut pada Biro Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel," lanjut politisi PKS yang kembali terpilih menjadi anggota DPRD provinsi itu, untuk yang ketiga kali.
Mengenai banyak pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) di Kalsel yang belangkan ini mendapatkan opini WTP dari BPK dalam hal pengelolaan keuangan, mantan pegawai Departemen Keuangan RI itu menyambut gembira.
"Banyaknya Pemkab/Pemkot yang mendapatkan opini WTP, menunjukan kinerja mereka semakin membaik, terutama dalam hal pengelolaan keuangan sudah menampakan tertib administrasi," demikian Riswandi.
Dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel yang mendapatkan opini WTP dalam LKPD tahun 2013, antara lain Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah (HST) dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu).
Sementara itu, H Hasmy Fadillah Akbar, anggota Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel tidak terlalu optimistis, Pemprovnya bakal mendapatkan WTP dari BPK dalam hal LKPD tahun 2013.
"Pasalnya mengenai aset daerah/Pemprov Kalsel sampai tahun 2014 masih ada yang belum tuntas statusnya. Sementara persoalan aset daerah salah satu pengganjal untuk mendapatkan opini WTP," tandas politisi Partai Golkar tersebut.
"Pemprov Kalsel kemungkinan bisa mendapatkan WTP pada LKPD tahun anggaran 2014. Karena Pemprov kini sedang gencar melakukan penertiban aset daerah," demikian Hasmy Fadillah./e
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Sebagaimana penuturan Wakil Ketua DPRD Kalsel H Riswandi kepada wartawan di Banjarmasin, Senin, mengajak menunggu LHP BPK Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) provinsi setempat 2013.
"Kita tunggu dululah penyampaian LHP BPK tersebut, yang dijadwalkan pada rapat paripurna istemewa DPRD Kalsel, 30 Juni 2014," ajak anggota DPRD dua periode tingkat provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota itu.
"Apapun hasil audit BPK nanti, berarti itulah yang terbaik dan sebagai pembelajaran agar ke depan lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah," lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Ketika ditanya apa ada bocoran mengenai LHP tersebut, dia menyatakan, tidak ada menerima informasi apapun, apakah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
"Karena ranah pengurusan LHP tersebut pada Biro Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel," lanjut politisi PKS yang kembali terpilih menjadi anggota DPRD provinsi itu, untuk yang ketiga kali.
Mengenai banyak pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) di Kalsel yang belangkan ini mendapatkan opini WTP dari BPK dalam hal pengelolaan keuangan, mantan pegawai Departemen Keuangan RI itu menyambut gembira.
"Banyaknya Pemkab/Pemkot yang mendapatkan opini WTP, menunjukan kinerja mereka semakin membaik, terutama dalam hal pengelolaan keuangan sudah menampakan tertib administrasi," demikian Riswandi.
Dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel yang mendapatkan opini WTP dalam LKPD tahun 2013, antara lain Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah (HST) dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu).
Sementara itu, H Hasmy Fadillah Akbar, anggota Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel tidak terlalu optimistis, Pemprovnya bakal mendapatkan WTP dari BPK dalam hal LKPD tahun 2013.
"Pasalnya mengenai aset daerah/Pemprov Kalsel sampai tahun 2014 masih ada yang belum tuntas statusnya. Sementara persoalan aset daerah salah satu pengganjal untuk mendapatkan opini WTP," tandas politisi Partai Golkar tersebut.
"Pemprov Kalsel kemungkinan bisa mendapatkan WTP pada LKPD tahun anggaran 2014. Karena Pemprov kini sedang gencar melakukan penertiban aset daerah," demikian Hasmy Fadillah./e
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014