Komisi II DPRD Kalimantan Selatan yang membidangi Ekonomi dan Keuangan siap mengonsultasikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi BUMD, Imam Suprastowo mengemukakan itu di Banjarmasin, sebelum berkonsultasi dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) di Jakarta, Selasa mengatakan konsultasi tersebut terutama terkait dengan badan hukum BUMD.
Baca juga: Pemprov evaluasi empat BUMD Kalsel
Baca juga: DPRD Banjarmasin dorong PDAM beralih status jadi BUMD
Sebagai contoh, selain BUMD milik Pemprov Kalsel, juga mengenai ketentuan hukum dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta Barang Milik Daerah (BMD), ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) tersebut.
"Konsultasi tersebut juga untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, serta peraturan-peraturan lainnya," lanjut wakil rakyat dari PDIP itu.
Ke depan, diharapkan, BUMD, tidak terkecuali BLUD serta BMD dapat memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga perlu kejelasan aturan atau dasar hukumnya
Di Kalsel terdapat sejumlah BUMD milik Pemprov setempat, antara lain PT Bank Kalsel yang sebenarnya atau sebelum Tahun 2012 masih menggunakan nama Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan bentuk perusahaan daerah (PD).
Selain itu, PT Bangun Banua yang sebelumnya juga berbentuk PD, dan sebelumnya lagi atau Tahun 1960-an dengan nama PD Tanah.
Kemudian pada Tahun 2000-an atau atas inisiatif/usul DPRD Kalsel periode 2009 - 2014 berdiri BUMD dengan nama PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) Kalsel.
Baca juga: PDAM Intan Banjar wins five Top BUMD awards
Baca juga: Kotabaru Pelajari Keberhasilan BUMD Grogot
Sedangkan yang berstatus BLUD Pemprov Kalsel antara lain Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin serta Rumah Sakit Umum (RSU) dr H Mohammad Ansyari Saleh Banjarmasin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi BUMD, Imam Suprastowo mengemukakan itu di Banjarmasin, sebelum berkonsultasi dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) di Jakarta, Selasa mengatakan konsultasi tersebut terutama terkait dengan badan hukum BUMD.
Baca juga: Pemprov evaluasi empat BUMD Kalsel
Baca juga: DPRD Banjarmasin dorong PDAM beralih status jadi BUMD
Sebagai contoh, selain BUMD milik Pemprov Kalsel, juga mengenai ketentuan hukum dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta Barang Milik Daerah (BMD), ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) tersebut.
"Konsultasi tersebut juga untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, serta peraturan-peraturan lainnya," lanjut wakil rakyat dari PDIP itu.
Ke depan, diharapkan, BUMD, tidak terkecuali BLUD serta BMD dapat memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga perlu kejelasan aturan atau dasar hukumnya
Di Kalsel terdapat sejumlah BUMD milik Pemprov setempat, antara lain PT Bank Kalsel yang sebenarnya atau sebelum Tahun 2012 masih menggunakan nama Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan bentuk perusahaan daerah (PD).
Selain itu, PT Bangun Banua yang sebelumnya juga berbentuk PD, dan sebelumnya lagi atau Tahun 1960-an dengan nama PD Tanah.
Kemudian pada Tahun 2000-an atau atas inisiatif/usul DPRD Kalsel periode 2009 - 2014 berdiri BUMD dengan nama PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) Kalsel.
Baca juga: PDAM Intan Banjar wins five Top BUMD awards
Baca juga: Kotabaru Pelajari Keberhasilan BUMD Grogot
Sedangkan yang berstatus BLUD Pemprov Kalsel antara lain Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin serta Rumah Sakit Umum (RSU) dr H Mohammad Ansyari Saleh Banjarmasin.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019