Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengevaluasi kinerja empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memastikan kinerja perusahaan tersebut mampu memberikan keuntungan maksimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Haris di Banjarbaru, Jumat, mengatakan, bila hasil evaluasi ditemukan ada BUMD berkinerja kurang baik, tidak menutup kemungkinan pihaknya merombak struktur perusahaan daerah tersebut.
"Saya tidak akan membiarkan investasi yang diberikan, menjadi beban psikologis bagi keuangan daerah. Seluruh investasi yang telah dikeluarkan Pemprov harus mampu mendorong pendapatan daerah," katanya.
Menurut dia, saat ini keempat BUMD telah memberikan keuntungan terhadap pemerintah, tetapi apakah keuntungan tersebut sudah memuaskan apa belum, apakah keuntungan sudah sesuai dengan yang diharapkan apa belum, harus dievaluasi terlebih dahulu.
"Selain untuk memastikan kinerja BUMD evaluasi juga untuk mengetahui berbagai persoalan dan kendala yang dihadapi perusahaan," katanya.
Walaupun sesuai ketentuan, Pemprov tidak boleh intervensi terlalu jauh terhadap perusahaan, namun sebagai pemilik saham, Pemprov memiliki kewenangan untuk mengetahui kinerja perusahaan.
"Jadi pemerintah, akan melakukan fungsi kontrol sesuai dengan kewenangan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan," katanya.
Keempat BUMD yang kini dalam proses evaluasi tersebut yakni, Bank Kalsel, PT Jamkrida Kalsel, PT Askrida, dan PT Bangun Banua.
Menurut Sekda, Pemprov tidak bisa melakukan intervensi secara langsung terhadap perusahaan daerah, sejak adanya Undang-undang tentang Perseroan Terbatas (PT).
"Kita tidak bisa melakukan intervensi langsung. Kita tetap menghormati pihak perusahaan,” katanya.
Saat ini, deviden Pemrov Kalsel, per 5 September 2019, yakni Bank Kalsel Rp20.290.069.766, PT. Jamkrida Kalsel Rp239.425.953, PT. Askrida Rp350.497.740 dan PT. Bangun Banua Rp828.276.527.
Adapun, langkah-langkah pembinaan selanjutnya terhadap BUMD yakni konsolidasi data-data dan inventarisasi permasalahan yang dihadapi oleh BUMD Kalsel. Kemudian, membantu dalam mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Selanjutnya, rapat koordinasi dan evaluasi terhadap kinerja keuangan maupun kinerja SDM BUMD Kalsel.
Selain itu, memonitoring dan peninjauan langsung di lapangan untuk sinkronisasi dan rekonsiliasi data yang telah disampaikan kepada Biro Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah.
"Kita melakukan koordinasi dan pemuktahiran data terhadap kinerja BUMD," katanya.
Baca juga: Mantan Wali Kota Sabang ditahan diduga korupsi pengadaan tanah
Baca juga: Kebakaran lahan dekati komplek perkantoran Pemprov Kalsel
Baca juga: Pemprov Kalsel segera bentuk tim atasi anjloknya harga ayam
Baca juga: Pangkalan dilarang jual elpji subsidi ke ASN
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Haris di Banjarbaru, Jumat, mengatakan, bila hasil evaluasi ditemukan ada BUMD berkinerja kurang baik, tidak menutup kemungkinan pihaknya merombak struktur perusahaan daerah tersebut.
"Saya tidak akan membiarkan investasi yang diberikan, menjadi beban psikologis bagi keuangan daerah. Seluruh investasi yang telah dikeluarkan Pemprov harus mampu mendorong pendapatan daerah," katanya.
Menurut dia, saat ini keempat BUMD telah memberikan keuntungan terhadap pemerintah, tetapi apakah keuntungan tersebut sudah memuaskan apa belum, apakah keuntungan sudah sesuai dengan yang diharapkan apa belum, harus dievaluasi terlebih dahulu.
"Selain untuk memastikan kinerja BUMD evaluasi juga untuk mengetahui berbagai persoalan dan kendala yang dihadapi perusahaan," katanya.
Walaupun sesuai ketentuan, Pemprov tidak boleh intervensi terlalu jauh terhadap perusahaan, namun sebagai pemilik saham, Pemprov memiliki kewenangan untuk mengetahui kinerja perusahaan.
"Jadi pemerintah, akan melakukan fungsi kontrol sesuai dengan kewenangan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan," katanya.
Keempat BUMD yang kini dalam proses evaluasi tersebut yakni, Bank Kalsel, PT Jamkrida Kalsel, PT Askrida, dan PT Bangun Banua.
Menurut Sekda, Pemprov tidak bisa melakukan intervensi secara langsung terhadap perusahaan daerah, sejak adanya Undang-undang tentang Perseroan Terbatas (PT).
"Kita tidak bisa melakukan intervensi langsung. Kita tetap menghormati pihak perusahaan,” katanya.
Saat ini, deviden Pemrov Kalsel, per 5 September 2019, yakni Bank Kalsel Rp20.290.069.766, PT. Jamkrida Kalsel Rp239.425.953, PT. Askrida Rp350.497.740 dan PT. Bangun Banua Rp828.276.527.
Adapun, langkah-langkah pembinaan selanjutnya terhadap BUMD yakni konsolidasi data-data dan inventarisasi permasalahan yang dihadapi oleh BUMD Kalsel. Kemudian, membantu dalam mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Selanjutnya, rapat koordinasi dan evaluasi terhadap kinerja keuangan maupun kinerja SDM BUMD Kalsel.
Selain itu, memonitoring dan peninjauan langsung di lapangan untuk sinkronisasi dan rekonsiliasi data yang telah disampaikan kepada Biro Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah.
"Kita melakukan koordinasi dan pemuktahiran data terhadap kinerja BUMD," katanya.
Baca juga: Mantan Wali Kota Sabang ditahan diduga korupsi pengadaan tanah
Baca juga: Kebakaran lahan dekati komplek perkantoran Pemprov Kalsel
Baca juga: Pemprov Kalsel segera bentuk tim atasi anjloknya harga ayam
Baca juga: Pangkalan dilarang jual elpji subsidi ke ASN
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019