DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) berjanji akan mengecek persediaan dan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM (termasuk gas tabung isi tiga kilogram) yang belakangan ini terjadi kelangkaan di provinsinya tersebut.
"Sesuai kewenangan, kami akan cek persediaan dan penyaluran BBM bersubsidi yang belakangan menjadi keluhan masyarakat, seperti jenis premium," ujar anggota Komisi III DPRD Kalsel Dr H Karlie Hanafi Kalianda SH MH di Banjarmasin, Rabu.
Begitu pula terhadap masalah LPG (gas elpiji 3 kg) yang terkesan menjadi buruan masyarakat serta harga yang jauh dari ketentuan, lanjutnya di hadapan aksi massa yang datang ke DPRD Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin.
Baca juga: Polisi kembali tangkap pelangsir BBM
"Pasalnya dari keterangan pihak Pertamina, mereka menyalurkan BBM dan gas elpiji 3 kg sesuai kebutuhan atau kouta," kutip anggota Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi energi sumber daya mineral (termasuk BBM & gas elpiji) itu.
"Jadi kalau berdasarkan keterangan pihak Pertamina tersebut, apakah letak permasalahannya di tingkat pangkalan yang menyimpang dari ketentuan," lanjut Karlie yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel.
Untuk pengecekan atau tidak lanjutnya, wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel III/Kabupaten Barito Kuala (Batola) itu, meminta data tertulis dari pengunjukrasa tersebut.
Baca juga: Satreskrim Polresta Banjarmasin tangkap tujuh pelaku penyalagunaan BBM
"Data atau bukti tertulis (termasuk kalau ada foto-fotonya) itu perlu untuk lebih memudahkan menindaklanjuti bersama pihak/instansi terkait," demikian Karlie Hanafi.
Sebelumnya aksi massa gabungan dari Pemuda Islam Kalsel, Pekat Indonesia Bersatu, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) lainnya itu mengharapkan, DPRD setempat agar turun tangan membantu masyarakatnya yang belakangan kelimpungan untuk mendapatkan premium.
"Tampaknya pasokkan premium kurang atau penyalurannya kurang lancar sehingga beberapa hari belakangan terjadi antrean untuk mendapatkan premium pada sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut," ujar pengunjukrasa itu.
Baca juga: Muhlis Ridhani : BBM langka untungkan orang kaya, harusnya subsidi untuk masyarakat miskin
Begitu pula gas elpiji 3 kg pada pasaran bebas di "kota seribu sungai" Banjarmasin sampai Rp40.000/tabung, sementara di pangkalan harga eceran tertinggi (HET) hanya Rp17.500/tabung, ungkap pengunjukrasa yang datang ke "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel) tersebut.
Unjuk rasa yang berawal di DPRD Kota Banjarmasin serta berlanjut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) setempat dengan iringan musik lagu-lagu dangdut itu tetap dalam pengawalan aparat kepolisian, kendati berjalan tertib.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Sesuai kewenangan, kami akan cek persediaan dan penyaluran BBM bersubsidi yang belakangan menjadi keluhan masyarakat, seperti jenis premium," ujar anggota Komisi III DPRD Kalsel Dr H Karlie Hanafi Kalianda SH MH di Banjarmasin, Rabu.
Begitu pula terhadap masalah LPG (gas elpiji 3 kg) yang terkesan menjadi buruan masyarakat serta harga yang jauh dari ketentuan, lanjutnya di hadapan aksi massa yang datang ke DPRD Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin.
Baca juga: Polisi kembali tangkap pelangsir BBM
"Pasalnya dari keterangan pihak Pertamina, mereka menyalurkan BBM dan gas elpiji 3 kg sesuai kebutuhan atau kouta," kutip anggota Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi energi sumber daya mineral (termasuk BBM & gas elpiji) itu.
"Jadi kalau berdasarkan keterangan pihak Pertamina tersebut, apakah letak permasalahannya di tingkat pangkalan yang menyimpang dari ketentuan," lanjut Karlie yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel.
Untuk pengecekan atau tidak lanjutnya, wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel III/Kabupaten Barito Kuala (Batola) itu, meminta data tertulis dari pengunjukrasa tersebut.
Baca juga: Satreskrim Polresta Banjarmasin tangkap tujuh pelaku penyalagunaan BBM
"Data atau bukti tertulis (termasuk kalau ada foto-fotonya) itu perlu untuk lebih memudahkan menindaklanjuti bersama pihak/instansi terkait," demikian Karlie Hanafi.
Sebelumnya aksi massa gabungan dari Pemuda Islam Kalsel, Pekat Indonesia Bersatu, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) lainnya itu mengharapkan, DPRD setempat agar turun tangan membantu masyarakatnya yang belakangan kelimpungan untuk mendapatkan premium.
"Tampaknya pasokkan premium kurang atau penyalurannya kurang lancar sehingga beberapa hari belakangan terjadi antrean untuk mendapatkan premium pada sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut," ujar pengunjukrasa itu.
Baca juga: Muhlis Ridhani : BBM langka untungkan orang kaya, harusnya subsidi untuk masyarakat miskin
Begitu pula gas elpiji 3 kg pada pasaran bebas di "kota seribu sungai" Banjarmasin sampai Rp40.000/tabung, sementara di pangkalan harga eceran tertinggi (HET) hanya Rp17.500/tabung, ungkap pengunjukrasa yang datang ke "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel) tersebut.
Unjuk rasa yang berawal di DPRD Kota Banjarmasin serta berlanjut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) setempat dengan iringan musik lagu-lagu dangdut itu tetap dalam pengawalan aparat kepolisian, kendati berjalan tertib.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019