Barabai (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) secara resmi lauching program Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan seluruh warganya yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Barabai, Jum'at (10/5) di Auditorium kantor Bupati setempat.
Kepala Dinas Kesehatan HST, Kusudiarto mengungkapkan, dengan jumlah penduduk 255.983 orang, sebelum UHC, ada sekitar 184.329 jiwa yang ditanggung pemerintah dengan biaya sebesar Rp940 juta per bulan untuk biaya kesehatan.
Setelah mengikuti program UHC, maka jumlah peserta juga meningkat yaitu sebanyak 245.973 jiwa dengan besaran yang harus di bayar pemerintah kepada BPJS kesehatan adalah Rp2,4 miliar per bulan. Jadi, ada kenaikan sebesar Rp1,4 miliar per bulannya.
"Mutasi tambah kepertaan itu dimungkinkan untuk bayi yang baru lahir dan besaran iuran sesuai dengan ketentuan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 adalah Rp23 ribu per jiwa setiap bulan," katanya.
Bupati HST H A Chairansyah juga mengungkapkan, dengan anggaran sebesar itu, awalnya Tahun 2018 lalu pihaknya memang sempat ragu melihat kondisi keuangan pemerintah yang defisit.
Namun, karena ini aspirasi langsung dari DPRD yang saat itu menilai bahwa Kabupaten tetangga sudah UHC, maka HST juga harus secepatnya menyusul.
"Setelah melalui perhitungan anggaran Tahun 2019 ini, ternyata keuangan kita mampu melakukan hal itu guna menjamin kesehatan seluruh warga HST pemegang kartu Indonesia Sehat," katanya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai, Sugiyanto mengatakan, banyak keuntungan yang didapatkan baik masyarakat maupun pemerintah melalui program UHC ini.
"Karena UHC ini sifatnya nasional, jadi bagi masyarakat pemegang JKN-KIS, berobat dimanapun asalkan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, bisa terlayani," katanya.
Sedangkan, keuntungan bagi Pemda dibandingkan Jamkesda seperti dulu adalah anggaran yang akan dibayarkan itu sudah bisa diperhitungkan, karena ini hanya membayar iuran, bukan membayar biaya pelayanan.
"Jadi, resiko biaya pelayanan itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan," katanya.
Untuk saat ini, pembayaran untuk setahun, Pemda memang belum mencukupi dalam mendukung program UHC ini.
Namun, karena sudah ada komitmen antara pemkab maupun DPRD HST untuk membayarkan dianggaran perubahan, maka itu akan aman-aman saja.
"Walaupun nantinya ada keterlambatan beberapa bulan, masyarakat HST tidak akan kita non aktifkan dari kepesertaan dan tetap diberikan pelayanan jika berobat," katanya.
Saat itu, secara simbolis juga diserahkan kartu Indonesia Sehat kepada Empat perwakilan warga HST.
