Tabalong Sosialisasi PNPM Mandiri Perkotaan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, melaksanakan sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan selama dua hari, 23-24 Oktober 2012.

Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong Akhmad Rizali Noor di Tanjung (Ibu Kota Kabupaten Tabalong), Selasa, mengatakan, sosialisasi dalam bentuk loka karya itu dengan latar belakang bahwa upaya penanganan berbagai masalah penanggulangan kemiskinan, dengan mengaktifkan peran masyarakat termasuk optimalisasi kebijakan pemerintah.

"Sosialisasi ini bertujuan adanya konsolidasi terhadap capaian hasil PNPM Mandiri Perkotaan 2012 sehingga diperoleh solusi melalui rumusan sebagai bahan evaluasi," katanya.

PNPM Mandiri Perkotaan, kata Rizali,�merupakan kelanjutan program sebelumnya yang disebut Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan �(P2KP).

Hadir dalam sosialisasi �itu, Ketua Tim PNPM Mandiri Perkotaan Wilayah Kalsel Deni Jauhari, Koordinator Kota Wilayah Tabalong, Hulu Sungai Utara, dan Hulu Sungai Tengah Purwoko Budi Priono.

Deni mengatakan, pencapaian PNPM Mandiri Perkotaan di Tabalong cukup baik terbukti adanya kelurahan atau desa yang sudah melewati tingkat berdaya dan menjadi mandiri.

"Melalui PNPM Mandiri Perkotaan kita berharap bisa mengubah pola pikir masyarakat sehingga bisa mandiri, di Tabalong sendiri ada tiga kelurahan dan desa yang mendapatkan `reward` terkait penanggulangan kemiskinan terpadu," katanya.

Wakil Bupati Tabalong Muchlis mengatakan, pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di setiap kelurahan dan desa memberi dampak positif terhadap masyarakat khususnya untuk mengatasi kemiskinan di Bumi Saraba Kawa itu.

"Penanggulangan kemiskinan diharapkan bisa jadi landasan dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah serta termuat dalam program pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang," ujarnya saat membuka sosialisasi PNPM Mandiri Perkotaan.

Sosialisasi selain dihadiri kalangan LSM, dunia usaha dan tokoh masyarakat, juga perwakilan sejumlah SKPD dan kalangan legislatif.