Pemda desak Pabrik Baja segera dioperasikan kembali

Perusahaan baja PT MJIS di Kabupaten Tanah Bumbu. (Antaranews Kalsel/Sujud Mariono)

pemerintah daerah terus mendesak pemerintah pusat membantu memberikan solusi dengan memberikan suatu kebijakan, sehingga PT MJIS bisa beroprasi kembali dan mampu menyerap lapangan masyarakat di "Bumi Bersujud" untuk dikerjakan kembali

Batulicin,(Antaranews Kalsel) - Pemerintah Daerah Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan,terus mendesak pemerintah pusat agar segera memberikan kebijakan kepada PT. Meratus Jaya Iron Steel (MJIS) yang berada di Kawasan Industri Batulicin untuk beroperasi kembali.

"PT MJIS merupakan perusahaan yang memproduksi bahan baku baja berupa baja sepon yang selanjutnya dikirim ke PT Krakatau Steel untuk dijadikan besi baja," kata Sekretaris Daerah Tanah Bumbu, Roswandi Salem, di Batulicin, Selasa.

Perusahaan tersebut berdiri sejak 2012 dan sempat berproduksi kurang lebih tiga tahun.

Dia menjelaskan, akibat harga besi baja di pasar dunia tidak stabil sekitar 2015 maka perusahaan tersebut menghentikan sementara produksinya untuk menghindari kerugian.

Sejak tidak beroperasinya perusahaan baja tersebut, berimbas pada terjadinya pengurangan tenaga kerja, dan yang lainnya.

Oleh karena itu lanjut Sekda, pemerintah daerah terus mendesak pemerintah pusat membantu memberikan solusi dengan memberikan suatu kebijakan, sehingga PT MJIS bisa beroprasi kembali dan mampu menyerap lapangan masyarakat di "Bumi Bersujud" untuk dikerjakan kembali.

Dengan beroprasinya PT MJIS, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal hingga 60 persen dari total karyawan.

Memberikan nilai tambah terhadap pemerintah daerah mengenai energi listrik sebesar 5 Mega Watt (MW), yang disalurkan ke PT Perusahaan Listrik Negara untuk didistribusikan kepada masyarakat yang belum terlayani listrik dari PT PLN.

Menurutnya, PT. MJIS merupakan anchor industri atau industri utama yang berada di Kawasan Ekonomi Terpadu (Kapet) yang memilki luas 560 hektare sehingga keberadaannya sangat berperan penting sebagai acuan para investor untuk ikut andil mendirikan perusahaan.

"Pemerintah daerah sangat mengharapkan kepada pemerintah pusat agarbisa memberikan trobosan melalui kebijakan agar perusahaan tersebut bisa beroperasi kembali sehingga keberadaan perusahaan mampu membawa dampak yang lebih baik untuk kesejahteraan masyaraka lokal," paparnya.