Martapura, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, melakukan pemutakhiran data Rumah Tangga Sasaran (RTS) keluarga miskin penerima manfaat program bantuan pemerintah pusat maupun daerah.
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Banjar Hary Supriyadi di Kota Martapura, Kamis mengatakan, pemutakhiran data untuk mengakomodir banyaknya warga miskin belum masuk basis data terpadu.
"Warga miskin di Kabupaten Banjar yang belum masuk basis data terpadu masih banyak sehingga kami melakukan pemutakhiran data agar mereka masuk pendataan," ujarnya.
Menurut Hary didampingi Kasubbid Pembangunan Manusia dan Masyarakat Anna Rosida Santi, Kabupaten Banjar sebenarnya sudah memiliki Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015.
Disebutkan, jumlah warga miskin yang masuk dalam BDT 2015 dan ditetapkan Menteri Sosial RI sebanyak 90.670 rumah tangga sasaran tetapi data itu harus diperbaharui lagi.
"Kami akan melakukan perbaharuan melalui proses Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) sehingga warga miskin yang tidak masuk basis data terpadu bisa terakomodir," ungkapnya.
Disebutkan Anna, pihaknya banyak menerima keluhan dari perangkat desa yang menyampaikan warganya tergolong miskin tetapi tidak masuk dalam basis data terpadu itu.
"Laporan dari perangkat desa maupun masyarakatnya sendiri cukup banyak dan mereka mengaku tidak masuk basis data terpadu sehingga terkendala mendapat bantuan pemerintah," ucapnya.
Dikatakan, Bappelitbangda sudah melaksanakan pelatihan kepada petugas verifikasi dan entry data dari kecamatan-kecamatan untuk mempercepat proses pemasukan data keluarga miskin itu.
Pelatihan tahap pertama dilaksanakan tiga hari sejak Rabu (2/5) dan angkatan pertama merupakan aparatur sipil negara dua kecamatan yakni Martapura Kota dan Kecamatan Martapura Timur.
"Petugas verifikasi?adalah pemantau lapangan yang rata-rata dijabat Kepala Seksi Kessos Kecamatan serta petugas pencacah lapangan sebagai mitra Badan Pusat Statistik (BPS)," ujarnya.
Selain itu, juga fasilitator Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan petugas Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) mitra dari Dinas Sosial.
"Kami berharap pengumpulan data rumah tangga sasaran melalui program MPM menjadikan Basis Data Terpadu bisa diperbaharui sehingga penduduk miskin masuk data semua," katanya.
