Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Lingkar Studi Ilmu Sosial Kerakyatan atau LSISK Banjarmasin, Kalimantan Selatan meminta Pemerintah Republik Indonesia (RI) agar mencabut kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.
Permintaan itu disuarakan saat berunjukrasa di perempatan Jalan Lambung Mangkurat/Pangeran Samudera, Kantor Pemasaran Pertamina dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Selasa.
Pasalnya, menurut LSISK tersebut, kenaikan harga BBM nonsubsidi akan mempersulit perekonomian rakyat yang kini sudah semakin terhimpit.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi Rizky Ade Putra menyatakan, di saat terhimpit kondisi perekonomian masyarakat, justru pemerintah memberikan hadiah yang pahit dengan kenaikan harga BBM nonsubsidi.
Salah satunya kenaikan harga pertalite yang semula per liter Rp7.600 diam-diam naik menjadi Rp7.800 dan kini Rp8.000 per liter seperti terjadi pada sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalsel.
"Kenaikannya memang cuma dua ratus rupiah/liter, namun tetap berdampak bagi masyarakat dengan ekonomi rendah dan berpotensi menjadi pendorong terjadi inflasi," ujarnya.
"Apalagi berdasarkan data Badan Pusat Statistik RI selama beberapa tahun terakhir inflasi pada hampir seluruh daerah di Indonesia paling banyak disumbang oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi," ujarnya lagi.
Para pengunjukrasa juga menuntut pemerintah dan pihak legislatif memperketat pengawasan terhadap pendistribusian kuota BBM bersubsidi dan nonsubsidi guna menghindari terjadi penyelewengan yang akan berimbas pada kekosongan pasokan.
Pasalnya kekosongan pasokan bisa berimbas pula terhadap ongkos angkut dan menimbulkan kenaikan harga kebutuhan pokok, sementara perekonomian masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah dalam keadaan terhimpit.
Sekretaris Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi (termasuk BBM) H Riswandi SIP menemui pengunjukrasa.
Di hadapan pengunjukrasa tersebut, Riswandi yang anggota DPRD Kalsel tiga periode itu mengatakan, komisinya sudah berulang kali menyampaikan masalah kuota BBM kepada pihak Pertamina.
"Namun berdasarkan penjelasan yang bersangkutan, kuota yang didistribusikan ke Kalsel merupakan kewenangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI," ujar politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu lagi.
Kendati demikian, masalah BBM tersebut menjadi salah satu bahan yang akan disampaikan kepada pihak kementerian terutama tentang tuntutan pengembalian kuota BBM jenis premium yang memang ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah, katanya pula.
Meskipun sudah ditemui anggota DPRD Kalsel, para pengunjukrasa itu mengancam akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih banyak apabila hingga tiga hari ke depan tidak ada kepastian terkait permasalahan yang mereka sampaikan.
Terlebih pengurangan kuota BBM bersubsidi dan kenaikan harga BBM nonsubsidi juga berbarengan dengan kenaikan harga beberapa bahan pokok di pasaran, sehingga akan semakin memberatkan masyarakat kecil.
Pemerintah Diminta Cabut Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi
Rabu, 4 April 2018 9:44 WIB
masalah BBM tersebut menjadi salah satu bahan yang akan disampaikan kepada pihak kementerian terutama tentang tuntutan pengembalian kuota BBM jenis premium yang memang ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah