Batulicin, (Antara) - Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, mengajukan proposal kepada Pemerintah Daerah (Pemda) melalui dinas terkait untuk pembuatan jamban atau tempat buang air besar dan kecil para siswa yang ada di sekolah tersebut.
Kepala SMPN 4 Simpang Empat Marwanto melalui Tata Usaha Anita Listiani, di Batulicin, mengatakan permintaan pembangunan jamban kepada pemerintah daerah mengingat terbatasnya fasilitas yang ada di sekolah tersebut yang selama ini belum mendapatkan perhatian dari pemerintah.
"Sebenarnya SMPN 4 Simpang Empat sudah memiliki jamban sebanyak tiga unit akan tetapi jumlah tidak sebanding dengan jumlah siswa saat ini yang mencapai 350 siswa," katanya.
Ia mengatakan, idealnya setiap 50 siswa memiliki satu unit jamban agar lingkungan tetap bersih dan terjaga keindahannya, sehingga secara komulatif palinmg tidak harus ada tujuh unit jamban yang tersedia di sekolah tersebut.
Banyak keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di SMPN 4 Simpang Empat, selain jamban sekolah tersebut juga belum memiliki perpustakaan, laboratorium, tempat ibadah atau mushola, lapangan sepak bola serta peralatan olahraga lainnya.
Menurut dia, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah dapat mempengaruhi suksesnya proses belajar mengajar, sehingga hal ini perlu ditanggapi secara serius oleh pemerintah daerah demi kelancaran kegiatan yang ada di sekolah.
Kapala Dinas Pendidikan Tanah Bumbu Sartono melalui Sekertaris Abdul Latif menambahkan, untuk menindaklanjuti semua proposal yang telah diajukan oleh pihak sekolah kepada dinas Pendidikan atau pemerintah daerah akan dilakukan pengkajian dengan sepengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
"DPRD yang akan mengkaji apakah proposal yang diajukan manjadi hal yang sangat prioritas untuk segera ditangani atau tidak, pasalnya setiap sekolah yang ada di Tanah Bumbu juga mengajukan proposal kepada dinas pendidikan untuk dilakukan penambahan sarana dan prasarana," katanya.
Dijelaskan, bagi sekolah yang menjadi prioritas agar proposal yang diajukan terealisasi maka pada periode sebelumnya sekolah tersebut belum pernah menerima tambahan Ruang Kelas Baru (RKB) dari dinas terkait, dan kondisi bangunan sekolah sudah benar-benar tidak memungkinkan.
