Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalsel dalam rangka proses penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara berbasis Kinerja Tahun Anggaran 2019, menganalisa kebutuhan anggaran tahun depan.
"Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi revisi anggaran guna percepatan penyerapan, jadi perlu dilakukan penyempurnaan terhadap rencana kegiatan," kata Plh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel Unan Pribadi di Banjarmasin, Ahad.
Dia mengatakan, rapat pembahasan tahun anggaran 2019 itu diikuti seluruh operator penyusunan rencana kerja dan anggaran se-Kalsel dengan narasumber dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kabag Program dan Anggaran Ida Asep Somara dan Kasubag Program Anggaran Wilayah IV Febri Mujiono serta JFU Biro Perencanaan Febriyanty.
Unan Pribadi menyampaikan, alasan melakukan analisis kebutuhan anggaran yaitu untuk menghitung alokasi sumber daya anggaran yang lebih efisien.
"Jadi anggaran pada masing-masing satuan kerja di lingkungan Kemenkumham Kalsel berdasarkan anggaran tahun sebelumnya," jelasnya ketika membuka kegiatan tersebut.
Untuk meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran dan untuk lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas, kata dia, Tim analisa kebutuhan anggaran TA 2019 akan melaksanakan tugas ke seluruh Kantor Wilayah.
Sementara Kabag Program dan Anggaran Ida Asep Somara berharap, seluruh satuan kerja harus dapat mendeteksi kebutuhan angka dasar terlebih dahulu melalui inventarisir seperti apakah suatu kegiatan dibutuhkan pada satker; apakah suatu kegiatan perlu dilaksanakan sekarang; apakah suatu kegiatan berdampak bagi Masyarakat; apakah suatu kegiatan mendukung prioritas nasional; dan apakah suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Adapun output kegiatan tersebut sebagai usulan kebutuhan anggaran Kemenkumham pada pagu Indikatif 2019 sebagai usulan postur RKAKL satuan kerja untuk pedoman bagi unit Eselon I menyusun pagu satuan kerja di lingkungan Kemenkumham.
