Bupati HSS, H Achmad Fikry, di Kandangan, Rabu (24/1), mengatakan kepada semua peserta rakor agar bisa mengawal semua program yang disusun dan direncanakan di desa, agar setiap rupiah baik dana ADD desa maupun dana desa betul-betul bisa bermanfaat.
"Usaha untuk mengawal semaksimal mungkin pengelolaan dana desa juga bertujuan agar tidak bersentuhan dengan hukum,"katanya.
Dijelaskan dia, dana desa yang digulirkan setiap tahun oleh pemerintah pusat dan terus meningkat disamping dana ADD desa yang ada, dan tentu dibutuhkan arah yang jelas.
Untuk itu, agar dana desa bisa dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitupun kegiatan yang dilaksanakan betul-betul diharapkan oleh masyarakat, dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Selain itu, secara bertahap pihak dia akan mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang belum beruntung, sehingga kedepan masyarakat tidak lagi mengharapkan bantuan dari pemerintah, tetapi bangkit sesuai dengan potensi yang ada.
Kepala Dinas PMD HSS, Kamidi mengatakan, tujuan Rakor bulanan P3MD ini sebagai media evaluasi program kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di bulan sebelumnya.
"Rakor bulanan ini juga akan merumuskan rencana kerja tindak lanjut dari hasil diskusi nantinya, mencari permasalahan-permasalahan yang timbul dan desa-desa yang capaiannya sudah cukup bagus akan dijadikan contoh bagi desa-desa yang lain,"katanya, saat menyampaikan laporan, di aula Dinas PPKBPPPA HSS, Rabu (24/1).
Dijelaskan dia, P3MD dari Kementrian Desa ini ada 77 orang dengan 6 tenaga ahli, adapun pada tingkatan kecamatan ada pendamping desa dan pendamping desa teknik infrastruktur.
Tugas pendamping desa untuk menjembatani permasalahan-permasalahan yang ada di lintas desa, sedangkan pendamping desa teknik infrastruktur mempunyai tugas membantu dalam pemerintahan pada bidang infrastruktur dasar.
Selain itu, ada pendamping lokal desa yang merupakan ujung tombak dari P3MD yang mempunyai tugas mendampingi desa-desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerjasama antar desa dan perkembangan ekonomi serta fasilitas yang berskala lokal desa.
"Hasil evaluasi yang dilakukan dari sisi Pendapatan Asli Desa dari hasil usaha masyarakat pada tahun 2015 untuk Kabupaten HSS dari 144 desa sebesar Rp17.200.000, sedangkan untuk tahun 2017 sebesar Rp153.415.000, terjadi peningkatan dari kurun waktu dua tahun,"katanya.
