Jakarta (ANTARA) - Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, Sahrujani, mengikuti audiensi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta guna membahas tata kelola keuangan, dilaporkan Selasa.
Pertemuan strategis ini dihadiri delapan kepala daerah se-Kalsel serta Ketua Komisi II DPR RI untuk mendiskusikan penataan aset dan peningkatan PAD.
Bupati HSU Sahrujani menyampaikan bahwa pemerintah daerah sangat memerlukan bimbingan teknis agar administrasi keuangan berjalan semakin tertib sesuai aturan.
"Kami ingin terus belajar dan meminta arahan BPK agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik, transparan, dan sesuai ketentuan," ujar Sahrujani.
Baca juga: Pemkab HSU wujudkan percepatan digitalisasi keuangan di Kalsel
Baca juga: Bupati HSU serahkan LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2025
Anggota VI BPK RI Fathan mengapresiasi kehadiran para kepala daerah sebagai wujud semangat bersama dalam memperbaiki kualitas tata kelola anggaran.
"Ini sangat baik, artinya ada semangat bersama untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah di wilayah masing-masing," ungkap Fathan.
Fathan menyarankan agar pengelola keuangan rutin mengikuti bimbingan teknis guna meminimalisasi kesalahan kode belanja maupun kekeliruan administrasi lainnya di daerah.
"Fungsi pencegahan harus dikedepankan agar persoalan administrasi tidak berkembang menjadi temuan yang lebih besar di kemudian hari," tambah Fathan.
Melalui audiensi ini, diharap sinergi antara BPK dan Pemkab HSU semakin kuat demi wujudkan pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan akuntabel.
Pewarta: Alya Salwa Ramadhina L PEditor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA 2026
