Wali Kota Banjarbaru komitmen percepat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

Banjarbaru (ANTARA) - Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Erna Lisa Halaby menegaskan komitmen mempercepat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Komitmen itu ditandai dengan Penandatanganan Komitmen Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yang dilaksanakan di Aula Gawi Sabarataan, Balai Kota Banjarbaru, Selasa.

Lisa Halaby menegaskan tindak lanjut rekomendasi BPK bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab moral dan profesional seluruh jajaran pemerintah daerah.

"Penandatanganan ini tentunya bukan hanya proses administrasi semata, melainkan bentuk nyata komitmen moral dan profesional mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Lisa di depan pimpinan SKPD.

Lisa menegaskan, seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus memiliki persepsi dan semangat yang sama dalam menyelesaikan setiap rekomendasi yang diberikan tim pemeriksa BPK secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Lisa juga menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan budaya kerja yang responsif dan akuntabel dengan tidak menunda penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sehingga tata kelola pemerintahan semakin baik.

"Tingkatkan budaya kerja yang responsif dan akuntabel. Segera tindak lanjuti setiap rekomendasi, pantau progresnya, dan selesaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Lisa menilai percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan sangat penting guna meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal pada setiap perangkat daerah dan memperkuat pengelolaan keuangan daerah.

"Kami berharap, melalui komitmen, tata kelola administrasi dan keuangan daerah makin baik agar pelaksanaan program pembangunan berjalan optimal dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat," katanya.

Penandatanganan komitmen yang diikuti seluruh kepala SKPD dan instansi terkait merupakan langkah konkret Pemkot Banjarbaru setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK beberapa waktu lalu.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.