Banjarmasin Kekurangan Guru 1.130 Orang

ilustrasi. Banjarmasin Kekurangan Guru 1.130 Orang.(Antara/dok.)

... kekurangan tenaga pengajar hingga lebih seribu orang di sekolah yang berstatus pegawai Negeri Sipil (PNS) ini cukup berpengaruh bagi proses belajar dan mengajar yang maksimal.

Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menyatakan, daerah ibu kota provinsi ini masih kekurangan tenaga pengajar atau guru di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMP) mencapai sekitar 1.130 orang.

"Kalau hitungan kita, untuk tingkat SD itu masih kekurangan guru sekitar 926 orang dan SMP sekitar 204 orang, hingga jumlahnya 1.130 orang," ujar Kebid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nuryadi di Banjarmasin, Senin.

Hal ini dikarenakan pula, ungkap dia, keberadaan sekolah di kota ini cukup banyak, bahkan untuk sekolah tingkat SD jumlahnya 207 buah.

Menurut Nuryadi, kekurangan tenaga pengajar hingga lebih seribu orang di sekolah yang berstatus pegawai Negeri Sipil (PNS) ini cukup berpengaruh bagi proses belajar dan mengajar yang maksimal.

Kondisi itu jelasnya, disebabkan karena tidak adanya proses penerimaan tenaga pengajar atau moratorium pegawai yang masih berjalan.

"Semoga saja penerimaan PNS kembali di buka, termasuk untuk penerimaan tenaga guru," imbuhnya.

Dikatakannya, untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar tersebut, pihak Dinas Pendidikan setempat, sejauh ini melakukan berbagai upaya pemenuhan termasuk menggunakan tenaga honorer.

"Makanya di tahun 2018 nanti, kami usulkan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah, dapat digunakan untuk meningkat kesejahteraan atau gaji tenaga honorer," ungkap Nuryadi.

Diharapkan lanjutnya, bila pengajuan atau usulan tersebut dapat disetujui, maka sementara kekurangan tenaga guru yang dialami, dapat dikurangi.

"Iya itu tadi, dengan melakukan perekrutan tenaga honorer tambahan," bebernya.

Di sisi lain tambahnya, tahun ini peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan juga mengalami perubahan, salah satunya akan mencantumkan sekolah diwajibkan menerima siswa inklusi sebesar 1 hingga 2 persen.

"Untuk guru bidang khusus ini, juga akan diatur dalam Raperda tersebut, dalam menangani siswa inklusi agar mereka mendapatkan pendidikan yang sama," tekannya.