Kotabaru, Kalsel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) menggelar Rapat Persiapan Penilaian dan verifiksi program peningkatan kualitas keluarga daerah (PK2D).
Kepala DP3APPKB Kotabaru Sri Sulistyani, mengatakan, program peningkatan kualitas keluarga Daerag (PK2D) tahun 2026, yang dijadwalkan 20 Mei 2026 di Kecamatan Sampanahan merupakan upaya strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia.
"Keluarga yang berkualitas akan menjadi pondasi lahirnya generasi yang sehat, berpendidikan, berkarakter dan kolaborasi dari seluruh perangkat daerah serta pemangku sosial," ujarnya.
Berdasarkan hasil capaian kesehatan keluarga, skor Kabupaten Kotabaru saat ini berada di angka 73,6 yang berarti masih cukup responsif gender.
Tahun 2025, 4 desa masuk kategori utama. Target 2026 adalah skor 75 keatas agar masuk kategori pengarusutamaan gender.
Wakil Bupati Kotabaru H Syairi Muklis, mengatakan, peningkatan kualitas masyarakat melalui PK2D butuh kolaborasi banyak sektor, mulai pendidikan, kesehatan, PUPR, hingga kependudukan. Semua perangkat daerah harus berperan aktif.
"Skor responsif gender dan hak anak saat ini sudah cukup baik, tapi diharapkan bisa meningkat lagi saat penilaian provinsi bulan Mei. Ini bukan hanya tanggung jawab Pemda, tapi juga kecamatan sampai desa dan masyarakat," ujarnya.
Dikatakan, rapat persiapan ini bukan sekadar mengejar nilai penilaian Mei 2026, tapi menjadi wadah evaluasi kerja nyata dalam meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga di Kotabaru."Ucapnya
Semua perangkat daerah, organisasi masyarakat, hingga pemerintah desa dan kelurahan diajak berkolaborasi dengan semangat gotong royong.
Keberhasilan program PK2D mencerminkan keberhasilan membangun keluarga yang tangguh dan sejahtera di Kabupaten Kotabaru.
Acara di lanjutkan dengan piagam penghargaan di berikan kepada pemerintah daerah sebagai terbaik 1 regional tengah penilaian kabupaten/kota pangan aman tahun 2025, yang di serahkan oleh kepala BPOM tanah bumbu kepada Wakil Bupati kotabaru.
Pewarta: Ahmad Nurahsin QomarudinEditor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
